Mahyunadi Ingatkan Camat-Kades Profesional Kawal Program CSR Perusahaan Tambang

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengingatkan camat dan kepala desa, khususnya yang berada di wilayah sekitar aktivitas pertambangan, agar tetap menjaga profesionalisme dalam mengawal pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjaga integritas dan menghindari hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan.

“Saya selalu mengingatkan camat maupun kepala desa agar menjaga integritas. Jangan sampai ada praktik yang membuat manfaat CSR tidak lagi dirasakan masyarakat karena kepentingan segelintir orang,” tegas Mahyunadi.

Ia menilai penggunaan anggaran CSR dan PPM harus dapat dipertanggungjawabkan karena program tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Mahyunadi juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Seluruh usulan tersebut nantinya akan dihimpun pemerintah daerah sebelum dibahas bersama perusahaan melalui skema CSR dan PPM.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap program yang dijalankan perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kutai Timur.

Menurutnya, perusahaan merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah ingin kolaborasi ini berjalan sehat. Perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, pemerintah melakukan pengawasan, dan masyarakat menjadi pihak yang benar-benar merasakan manfaat dari setiap program CSR maupun PPM yang dilaksanakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi berencana mengundang seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pertemuan itu akan menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna memastikan program sosial perusahaan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Mahyunadi menegaskan pemerintah tidak bermaksud mencampuri kebijakan internal perusahaan. Namun, pemerintah berkepentingan memastikan seluruh program CSR dan PPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai CSR hanya dinikmati kelompok tertentu atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak,” ujarnya.