Mahyunadi Akan Kumpulkan Perusahaan Tambang di Kutim, Evaluasi Pelaksanaan CSR dan PPM

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi berencana mengundang seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Pertemuan itu akan menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna memastikan program sosial perusahaan berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Mahyunadi menegaskan pemerintah tidak bermaksud mencampuri kebijakan internal perusahaan. Namun, pemerintah berkepentingan memastikan seluruh program CSR dan PPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai CSR hanya dinikmati kelompok tertentu atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan CSR dan PPM merupakan instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, program yang dijalankan perusahaan perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan pemerintah agar manfaatnya lebih optimal.

Ia menilai koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, program pemberdayaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar usulan yang bersifat sementara.

Selain membahas rencana program ke depan, Mahyunadi mengatakan pemerintah juga akan meminta laporan realisasi CSR dan PPM yang telah dilaksanakan masing-masing perusahaan.

“Selama ini laporan biasanya disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi kami juga ingin pemerintah kabupaten mengetahui apa saja yang sudah dilakukan perusahaan di daerah ini agar bisa disinergikan dengan program pembangunan pemerintah,” katanya.

Menurut Mahyunadi, transparansi pelaksanaan CSR dan PPM menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas program sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap evaluasi tersebut menghasilkan pola kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kutai Timur.