Pemprov Pastikan Tak Ada Bankeu untuk Pemkot-Pemkab Se-Kaltim di APBD Perubahan 2026

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan tidak mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan kebijakan tersebut bukan hal baru karena dalam beberapa tahun terakhir Bankeu memang tidak pernah dianggarkan melalui APBD Perubahan.

“Kalau di (APBD) perubahan, kita sudah berapa tahun ini tidak mengalokasikan Bankeu,” kata Sri Wahyuni di Samarinda, Selasa (14/7/2026).

Ia menegaskan, tidak adanya alokasi Bankeu pada APBD Perubahan 2026 bukan berarti bantuan tersebut dihapuskan. Menurutnya, skema Bankeu selama ini hanya disusun dalam APBD murni.

Saat ditanya mengenai peluang alokasi Bankeu pada APBD Murni Tahun Anggaran 2027, Sri mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

“Nanti kita lihat ya,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan Bankeu tetap tersedia dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

“2026 ada,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak akan ada penambahan alokasi Bankeu pada APBD Perubahan 2026. Sementara untuk APBD Murni 2027, besaran bantuan masih akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta hasil pembahasan bersama DPRD Kalimantan Timur.

Sebelumnya, penyesuaian alokasi Bankeu menjadi perhatian sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan DPRD Kaltim karena dinilai memengaruhi pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah.

Wali Kota Samarinda Andi Harun, misalnya, pernah menyampaikan bahwa penurunan alokasi Bankeu berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan di Kota Samarinda.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim menjelaskan penyesuaian dilakukan sebagai konsekuensi menurunnya kapasitas fiskal daerah setelah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim, alokasi Bankeu dalam APBD Murni 2026 mencapai sekitar Rp1,125 triliun yang dibagikan kepada 10 pemerintah kabupaten dan kota.

Kota Samarinda menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp311,66 miliar, disusul Kabupaten Berau Rp222,09 miliar, Kabupaten Paser Rp213,33 miliar, Kota Balikpapan Rp139,19 miliar, dan Kota Bontang Rp88,86 miliar.

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya daerah yang mengalami kenaikan alokasi, dari Rp60,65 miliar pada 2025 menjadi Rp62,99 miliar pada APBD Murni 2026.

Sementara itu, Kutai Kartanegara menerima Rp50,32 miliar, Kutai Timur Rp27,49 miliar, sedangkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu masing-masing memperoleh Rp5 miliar.

Data Bappeda Kaltim menunjukkan realisasi Bankeu sempat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yakni Rp862,55 miliar pada 2022, naik menjadi Rp1,197 triliun pada 2023, Rp1,801 triliun pada 2024, dan Rp2,045 triliun pada 2025. Namun pada APBD 2026, alokasi Bankeu turun menjadi Rp1,125 triliun seiring penyesuaian kemampuan fiskal daerah.