Tiga Kali Mangkir dari Rapat Banggar, DPRD Desak Bupati Kutim Evaluasi Sekda dan TAPD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat pembahasan anggaran untuk ketiga kalinya memicu kemarahan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Timur (Kutim). Kekecewaan itu bahkan berujung pada desakan agar Bupati Kutim segera mengevaluasi jajaran birokrasi, khususnya pejabat yang dinilai bertanggung jawab terhadap mandeknya proses pembahasan anggaran.

Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, H. Masdari Kidang, menjadi salah satu legislator yang paling vokal menyuarakan evaluasi tersebut.

Menurutnya, berulang kali batalnya rapat Banggar menunjukkan lemahnya kinerja aparatur pemerintah, bukan persoalan pada kepemimpinan kepala daerah.

“Kalau saya melihat harus diganti jajaran Pak Bupati, seperti Sekda. Karena mereka tidak bisa kerja,” tegas Masdari usai rapat Banggar yang kembali batal digelar, Jumat (3/7/2026).

Dia menegaskan, pihaknya tetap mendukung kepemimpinan Bupati Kutim dan mengapresiasi berbagai program yang telah dicanangkan.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program tidak berjalan optimal akibat buruknya koordinasi di level birokrasi.

“Program Pak Bupati kami akui bagus. Kami ini partai pendukung. Tapi yang tidak beres justru bawahannya. Kalau Pak Bupati tidak membenahi strukturnya, otomatis Kutim bisa hancur,” ujarnya.

Masdari mengungkapkan, Banggar telah tiga kali mengundang Sekretaris Daerah bersama TAPD untuk membahas persoalan anggaran. Namun, seluruh undangan tersebut tidak pernah dihadiri pihak eksekutif sehingga agenda pembahasan selalu gagal terlaksana.

“Sudah tiga kali dipanggil tidak datang. Saya dari Bengalon datang jauh-jauh, mobil sampai rusak di jalan. Tapi rapat kembali gagal. Tidak ada alasan yang bisa diterima,” katanya.

Selain mempersoalkan absennya TAPD, Masdari juga mempertanyakan kebijakan pemotongan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sebesar 7,6 persen yang disebut dilakukan tanpa penjelasan kepada legislatif.

“Kami dipotong 7,6 persen Pokir, tapi tidak pernah dijelaskan kapan dipotong dan bagaimana perhitungannya. Padahal itu hak masyarakat yang kami perjuangkan,” ujarnya.

Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran semestinya diterapkan secara merata di seluruh organisasi perangkat daerah, bukan hanya menyasar Pokir DPRD.

“Kalau memang efisiensi, ya semuanya dipotong. Jangan hanya Pokir DPRD. Harus ada transparansi kepada kami,” tegasnya.

Menurut Masdari, belum dibayarkannya berbagai proyek aspirasi masyarakat telah menimbulkan dampak luas. Banyak kontraktor masih menanggung utang material, sementara masyarakat justru menilai DPRD tidak menjalankan fungsinya.

“Kontraktor masih punya utang material, sementara masyarakat menganggap kami tidak bekerja. Padahal masyarakat bilang mereka tidak punya utang kepada pemerintah, kenapa justru Pokir mereka yang dipotong. Kami yang akhirnya disalahkan,” katanya.

Meski melontarkan kritik keras, Masdari menegaskan DPRD tetap ingin menjaga sinergi dengan pemerintah daerah. Namun, ia meminta Bupati segera membenahi jajaran pembantunya agar pelayanan pemerintahan tidak terus terganggu.

“Kami tetap ingin mendukung Pak Bupati. Tapi kalau kondisi seperti ini terus, kami malu kepada masyarakat. Yang harus dibenahi adalah bawahannya,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan DPRD tengah mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi kepada pemerintah daerah terkait persoalan anggaran, termasuk alasan berulangnya ketidakhadiran TAPD dalam rapat Banggar.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan substansi persoalan bukan sekadar absennya TAPD, melainkan belum adanya kepastian pembayaran utang pemerintah kepada pihak ketiga dan masyarakat.

“Yang paling utama ingin kami sampaikan adalah memperjelas bagaimana mekanisme pembayaran utang. Karena itu yang saat ini ditunggu masyarakat. Besarnya reaksi teman-teman DPRD dalam rapat hari ini merupakan bentuk tekanan publik yang kami rasakan,” ujarnya.

Menurut Pandi, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kepastian kapan hak mereka dibayarkan dibanding polemik yang berkembang dalam rapat.

“Ini bukan soal kami di DPRD, tetapi soal uang masyarakat yang masih mengendap di pemerintah. Itu yang harus segera dibayarkan. Makanya tadi teman-teman cukup emosional, karena sampai hari ini belum ada jawaban yang memberikan kejelasan kapan pembayaran itu dilakukan,” katanya.

Mantan atlet Sepak bola itu berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme maupun jadwal pembayaran utang agar ketidakpastian yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha tidak terus berlarut.

“Sebenarnya itu yang paling kami harapkan dari rapat hari ini. Mudah-mudahan setelah kejadian ini pemerintah segera merespons. Kami bukan sedang memperdebatkan kebijakan pemerintah, tetapi meminta kepastian karena masyarakat sedang menunggu. Kondisi ekonomi sedang sulit, semua orang membutuhkan uang, tetapi pemerintah justru lambat merealisasikan hak masyarakat,” tegasnya. (*)