Kolaborasi dengan Universitas Bakrie, Forum Demokrasi Milenial Kutim Dorong Penguatan Transparansi DPRD Lewat FGD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Forum Demokrasi Milenial (FDM) Cabang Kutai Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Komunikasi Publik dan Transparansi DPRD di Ruang Panel Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (3/8/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat keterbukaan informasi serta membangun komunikasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD dan masyarakat.

FGD tersebut mendapat sambutan positif dari Sekretariat DPRD Kutai Timur yang diwakili Sekretaris DPRD, Jainuddin. Menurutnya, penguatan komunikasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Kutai Timur dan Universitas Bakrie sebagai langkah awal membangun kerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah.

Perwakilan Universitas Bakrie yang juga Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis (PIIB) Universitas Bakrie, Eli Jamilah Mihardja, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk program yang memberikan manfaat nyata bagi Kutai Timur.

“Tujuan utamanya, yang kami inginkan yaitu berkelanjutan. Sehingga kami dapat menyumbangkan keahlian kami untuk pengembangan kompetensi komunikasi dan juga pengembangan BUMDes di Kutai Timur,” ujarnya.

Eli menjelaskan, Universitas Bakrie siap mendukung pengembangan kompetensi komunikasi publik sekaligus menjalankan program peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kutai Timur.

Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Melalui FGD tersebut, Forum Demokrasi Milenial berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat transparansi dan komunikasi publik di lingkungan DPRD Kutai Timur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif terus terjaga. (*)