DPRD Kutim Bakal Buat Platform “Sapa Dewan”, Transparansi dan Hubungan dengan Masyarakat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim) berencana menghadirkan platform digital bertajuk Sapa Dewan sebagai sarana mempererat komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Komunikasi Publik dan Transparansi DPRD yang digelar di Ruang Panel Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (3/8/2026).

Platform tersebut dirancang untuk menjadi ruang interaksi yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh informasi mengenai kinerja dan aktivitas DPRD secara lebih terbuka.

Perwakilan Universitas Bakrie yang juga Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie, Eli Jamilah Mihardja, menyambut baik rencana tersebut.

Menurutnya, keberhasilan sebuah platform tidak hanya ditentukan saat diluncurkan, tetapi juga pada kemampuan menjaga keberlangsungannya.

Dia mengatakan Universitas Bakrie ingin berkontribusi melalui pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan kompetensi komunikasi serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kutai Timur.

“Tujuan utamanya, yang kami inginkan yaitu berkelanjutan. Sehingga kami dapat menyumbangkan keahlian kami untuk pengembangan kompetensi komunikasi dan juga pengembangan BUMDES di Kutai Timur,” ujarnya.

Eli menilai Sapa Dewan memiliki potensi menjadi media yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat transparansi lembaga legislatif. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada pengelolaan platform tersebut agar tetap aktif dan bermanfaat.

“Sapa Dewan bisa menjadi platform sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga transparansi. Tapi sebenarnya, perlu diperhatikan membuat platform itu gampang, tapi menghidupkannya yang tidak mudah. Jadi ini bisa jadi tantangan yang harus dijawab,” katanya.

Melalui FGD tersebut, DPRD Kutai Timur bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih efektif sehingga hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan. (*)