LKPJ 2025 Bupati Kutai Timur : Ekonomi Melambat, Non-Tambang Menguat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur, Senin (30/3/2026).

Bupati Kutim menjelaskan LKPJ disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut juga mencerminkan capaian pembangunan daerah di tengah masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

“Selanjutnya, izinkan saya bersama Wakil Bupati Kutai Timur menyampaikan LKPJ Bupati Kutai Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga merefleksikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Laporan tersebut diawali dengan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah Kutai Timur sepanjang 2025 terealisasi sekitar Rp8,55 triliun atau sekitar 86,50 persen dari target. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD tercatat melampaui target dengan realisasi sekitar Rp551,66 miliar atau 125,04 persen. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah sekitar Rp301,08 miliar, retribusi daerah Rp137,41 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7,52 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp105,63 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp7,92 triliun atau 84,56 persen dari target. Dana tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp6,64 triliun dan transfer pemerintah daerah sekitar Rp1,28 triliun. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sekitar Rp79,31 miliar.

Dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp8,58 triliun atau 85,91 persen dari rencana. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Belanja operasi tercatat sekitar Rp4,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sekitar Rp2,06 triliun, belanja barang dan jasa sekitar Rp2,36 triliun, serta belanja hibah sekitar Rp151,15 miliar.

Sementara itu belanja modal mencapai sekitar Rp2,92 triliun, dengan porsi terbesar pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp1,73 triliun.

Adapun pembiayaan daerah juga mencakup penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sekitar Rp113,99 miliar serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah sekitar Rp15 miliar.

Selain laporan keuangan, suami Siti Robiah itu juga memaparkan sejumlah indikator kinerja makro daerah. Indeks Pembangunan Manusia Kutai Timur pada 2025 mencapai 76,48 poin.

Persentase penduduk miskin tercatat sekitar 8,07 persen, tingkat pengangguran terbuka sekitar 6,20 persen, serta indeks gini berada di angka 0,305 yang masih tergolong kesenjangan rendah.

Di sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kutai Timur tercatat sekitar 1,05 persen. Penurunan ini terjadi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 9,82 persen.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi perlambatan pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi daerah.

Namun demikian, sektor non-pertambangan justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Aktivitas pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, serta berbagai sektor jasa lainnya mengalami peningkatan sehingga turut menopang perekonomian daerah.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami penurunan, sementara sektor non-pertambangan meningkat, khususnya sektor pertanian dan industri pengolahan.

Kondisi tersebut menunjukkan mulai terjadinya pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur menuju struktur ekonomi yang lebih beragam.

“Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi upaya mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur perekonomian yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pertambangan,” jelasnya.

Dalam laporan tersebut juga dipaparkan capaian kinerja pembangunan daerah yang secara keseluruhan mencapai sekitar 91,74 persen dan masuk kategori sangat tinggi berdasarkan indikator dalam RPJMD.

Berbagai capaian juga ditunjukkan dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, hingga lingkungan hidup.

Pemerintah daerah mencatat peningkatan partisipasi sekolah, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Melalui penyampaian LKPJ ini, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur ke depan. (*)