NasDem Kutim Bantah Narasi ‘PT Nasdem Tbk’, Tegaskan Bukan Entitas Bisnis

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Polemik penyebutan ‘PT Nasdem Indonesia Raya Tbk’ dalam pemberitaan Majalah Tempo memicu reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Kutai Timur.

Mereka menilai istilah tersebut tidak sekadar kritik, tetapi telah melampaui batas dengan menyamakan partai politik sebagai korporasi.

Sikap itu disampaikan Ketua DPD NasDem Kutim, H. Arfan, dalam konferensi pers di sekretariat partai, Rabu (15/4/2026). Legislator DPRD Provinsi Kaltim itu hadir bersama anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, Aldryansyah, serta jajaran pengurus lainnya.

Menurut Arfan, respons keras dari kader NasDem di berbagai daerah merupakan hal yang wajar karena menyangkut identitas dan kehormatan partai sebagai institusi demokrasi.

“Kami menyikapi pemberitaan tersebut karena menyangkut harkat dan martabat partai. Hari ini, seluruh kader di Kutim menyatakan sikap tegas. Menuliskan narasi ‘PT Nasdem Tbk’ itu bukan lagi sekadar berita, tapi narasi yang membuat gaduh dan memancing ketersinggungan kolektif,” tegasnya.

Arfan menegaskan, partai politik tidak bisa disamakan dengan entitas bisnis yang berorientasi keuntungan. Karena itu, penyebutan tersebut dinilai sebagai bentuk penyimpangan informasi.

Meski pihak media disebut telah menyampaikan permintaan maaf, NasDem Kutim tetap menyatakan keberatan. Mereka menilai dampak yang ditimbulkan tidak serta-merta hilang.

“Permintaan maaf memang ada, tapi keberatan kami tetap berjalan. Kami ingin publik tahu bahwa Nasdem bukan perusahaan,” imbuhnya.

Dalam pernyataannya, NasDem juga menyinggung pentingnya menjaga etika dalam ruang publik, termasuk dalam praktik jurnalistik. Mereka menegaskan kebebasan pers tetap harus diimbangi tanggung jawab.

“Kritik boleh, tapi etika wajib. Jangan pecah belah bangsa dengan informasi dan narasi yang menyesatkan. Kami tidak ingin pemberitaan seperti ini mencederai kebersamaan yang sudah dibangun selama ini,” lanjutnya.

Dukungan terhadap sikap tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran. Ia menegaskan bahwa NasDem merupakan organisasi politik terbuka yang bertumpu pada partisipasi publik, bukan korporasi tertutup.

Di tengah polemik itu, DPD NasDem Kutim memastikan tidak akan menempuh aksi jalanan. Mereka memilih menyampaikan sikap secara resmi dan menjaga situasi daerah tetap kondusif.

“Kami tetap menjaga diri. Kami tidak akan melakukan aksi di jalanan, cukup dengan pernyataan sikap resmi agar media menyampaikan informasi ini dengan baik kepada masyarakat. Kami ingin berpolitik dengan cara yang elegan tanpa menciptakan kegaduhan di Kutim,” terangnya.

Arfan juga menegaskan posisi partai dalam konstelasi politik nasional. Meski menyadari posisi dalam koalisi pemerintahan, NasDem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hanya saja memang ada beberapa tawaran yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan Partai Parlemen atau menteri. Hanya saja memang Partai NasDem memahami dan tahu diri sehingga tetap konsisten untuk membangun dan membantu pemerintah. Jadi bukan di modifikan bahwa tidak bersama-sama dengan pemerintah,” pungkasnya. (*)