Ketua DPRD Kutim Apresiasi Edaran Pembelian TBS Sesuai Harga Provinsi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas terbitnya Surat Edaran tentang pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun sesuai harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Jimmi, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian harga bagi petani sawit sekaligus memastikan mekanisme pembelian TBS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Politisi PKS itu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kutai Timur dan Kepala Dinas Perkebunan yang telah menerbitkan surat edaran tersebut.

Diketahui, harga TBS kelapa sawit ditetapkan Gubernur Kalimantan Timur melalui Tim Penetapan Harga TBS tingkat provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan Dinas Perkebunan.

Meski demikian, Jimmi menilai masih terdapat sejumlah persoalan di sektor perkebunan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian secara bertahap.

Persoalan tersebut mencakup hubungan antara perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, kebun plasma, hingga petani sawit mandiri.

“Kami melihat masih banyak hal yang akan diselesaikan oleh Dinas Perkebunan secara bertahap untuk mengawal berjalan Perusahaan Perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit dan Plasma dan Petani Mandiri Kelapa Sawit milik masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan DPRD akan terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perkebunan agar dapat ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Di sisi lain, Jimmi juga menanggapi munculnya berbagai penilaian terkait kepemimpinan daerah.

Menurutnya, setiap kritik dan pandangan yang berkembang sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pernyataan Bupati rasanya tidak ada dan tidak memiliki kepedulian tentu merupakan penilaian yang perlu dibuktikan dengan fakta yang objektif. Sebagai Ketua DPRD saya mengajak semua pihak untuk mengedepankan argumentasi yang berbasis data agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat memecah fokus pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Jimmi mengatakan perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar.

Namun, dia berharap seluruh pihak tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan kritik yang bersifat konstruktif demi kepentingan masyarakat.

“Kami memahami adanya berbagai pandangan terkait kepemimpinan daerah. Namun, sebagai Ketua DPRD saya berharap seluruh elemen politik dapat mengedepankan komunikasi yang baik dan menyampaikan kritik secara konstruktif. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Dia menambahkan, DPRD menghormati hak setiap fraksi maupun kelompok politik untuk menyampaikan pendapat kepada publik. Namun, menurutnya, kritik yang disampaikan harus tetap berorientasi pada perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Ketua DPRD, saya menghormati hak setiap fraksi untuk menyampaikan pendapat. Namun, saya berharap setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik tetap berlandaskan fakta dan semangat membangun. Kritik diperlukan dalam demokrasi, tetapi tujuan akhirnya harus tetap untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)