Anggaran Pendidikan Kutim Turun Rp2,1 Triliun, Disdikbud Pastikan Program Tetap Jalan

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengalami penyusutan cukup besar dalam dua tahun terakhir. Dari sekitar Rp3,2 triliun pada 2024, alokasi anggaran pendidikan pada 2026 disebut berada di kisaran Rp1,1 triliun.

Penurunan sekitar Rp2,1 triliun atau 65,6 persen tersebut membuat ruang fiskal sektor pendidikan menjadi lebih terbatas. Kondisi itu turut berdampak pada sejumlah pos belanja, termasuk pengadaan seragam yang cakupannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim memastikan program-program pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi sejumlah kegiatan atau cakupan program, bukan menghentikannya secara keseluruhan.

“Insya Allah semua jalan. Tetap jalan, tetapi ada beberapa yang kita kurangi saja,” ujar Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, saat diwawancarai, Rabu (16/9/2026).

Mulyono menegaskan, pengurangan anggaran tidak berarti program pendidikan dihapus. Disdikbud melakukan penyesuaian agar program yang menjadi prioritas tetap dapat dilaksanakan.

“Bukan penghilangan, pengurangan,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat Disdikbud harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Dengan kemampuan belanja yang lebih terbatas, kebutuhan pendidikan tetap harus dipenuhi, sementara setiap program harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

Di tengah keterbatasan tersebut, Disdikbud tetap menggunakan empat instrumen sebagai tolok ukur kinerja pendidikan di Kutim.

Pertama, 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Kedua, Rapor Pendidikan yang digunakan untuk melihat kondisi dan capaian pendidikan. Ketiga, akreditasi satuan pendidikan. Keempat, 50 program unggulan Bupati Kutim yang menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.

“Dinas pendidikan itu punya empat alat ukur kinerja. Pertama kita punya 15 SPM bidang pendidikan. Yang kedua kita punya yang namanya Rapor Pendidikan. Yang ketiga kita punya akreditasi. Yang keempat adalah 50 program unggulan Bupati,” papar Mulyono.

Dengan empat instrumen tersebut, Disdikbud tetap mengarahkan pelaksanaan program pada capaian yang dapat diukur. Penurunan anggaran tidak serta-merta mengubah target pembangunan pendidikan, tetapi memaksa adanya penyesuaian pada skala dan cakupan sejumlah program.

Sejumlah program disebut telah berjalan, sementara program lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Beberapa kegiatan juga ditargetkan memasuki tahapan lanjutan pada akhir September hingga awal Oktober 2026.

Salah satu program yang terdampak penyesuaian adalah pengadaan seragam gratis. Ketika kemampuan anggaran berkurang, cakupan penerima maupun jumlah pengadaan harus disesuaikan agar program tetap dapat dilaksanakan.

Bagi Disdikbud, kondisi fiskal tersebut menuntut penataan kembali belanja pendidikan. Program yang dinilai menjadi prioritas tetap dipertahankan, sementara sejumlah kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tantangan berikutnya adalah memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada penurunan kualitas layanan pendidikan. Sebab, meski ruang fiskal menyempit, target peningkatan mutu pendidikan tetap harus berjalan.

“Yang kita lakukan bukan menghilangkan program, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Targetnya tetap kita dorong. Karena meskipun anggaran berkurang, kualitas pendidikan tidak boleh ikut berkurang,” tegas Mulyono. (*)