Penurunan Permukaan Jembatan Lembak Bengalon Makin Parah, Wabup Kutim Minta Segera Diperiksa

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID – Kondisi Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, mulai mengkhawatirkan. Salah satu ujung jembatan mengalami penurunan permukaan atau settlement sehingga tidak lagi sejajar dengan jalan pendekat.

Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta pemeriksaan teknis segera dilakukan untuk mengetahui penyebab serta tingkat kerusakan jembatan.

Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta instansi terkait tidak menunggu hingga kondisi jembatan semakin parah. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan langkah penanganan yang tepat sekaligus mencegah risiko kecelakaan.

“Jangan sampai ada korban, kemudian pemerintah yang disalahkan karena kurang peduli dengan warganya. Kita harus kerjakan apa yang seharusnya bisa dikerjakan demi keselamatan pengguna jalan,” tegas Mahyunadi.

Jembatan Lembak merupakan bagian dari jalur poros nasional yang menjadi akses penting menuju sejumlah wilayah di bagian timur Kutai Timur. Jalur tersebut menghubungkan Bengalon dengan Kaliorang, Kaubun, Karangan, Sangkulirang, dan Sandaran, sekaligus menjadi salah satu akses menuju Kabupaten Berau.

Karena itu, apabila kondisi jembatan memburuk hingga menghambat atau menghentikan lalu lintas, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan pengguna jalan.

Distribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas perekonomian di sejumlah kecamatan berpotensi ikut terganggu karena jalur tersebut menjadi salah satu penghubung utama antarkawasan di wilayah timur Kutai Timur.

Mahyunadi mengatakan persoalan kewenangan tidak semestinya menjadi alasan pemerintah daerah tidak mengambil langkah ketika kondisi infrastruktur berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Meskipun jembatan ini bukan kewenangan kabupaten, masyarakat tidak mau tahu soal itu. Yang mereka lihat dan mereka sasar adalah pemerintah setempat,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kutai Timur segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi berwenang, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), untuk menentukan langkah penanganan.

Menurut Mahyunadi, pekerjaan perbaikan harus diawali pemeriksaan teknis. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk mengetahui penyebab penurunan sekaligus menentukan metode perbaikan yang sesuai dengan kondisi konstruksi jembatan.

Jalur Alternatif Belum Ideal

Untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan terhadap Jembatan Lembak, terdapat jalur alternatif melalui Desa Sepaso Selatan. Namun, akses tersebut dinilai belum mampu menggantikan fungsi jembatan secara penuh.

Jalur alternatif melintasi kawasan permukiman dengan lebar jalan yang terbatas. Selain memiliki jarak tempuh lebih jauh, sebagian ruas jalan juga masih berupa jalan tanah.

Kondisi tersebut menjadi kendala bagi kendaraan bertonase besar. Terlebih ketika hujan turun, ruas jalan tanah berpotensi menjadi licin dan semakin sulit dilalui kendaraan berat.

Dengan posisi Jembatan Lembak sebagai bagian dari jalur penghubung antarkecamatan, pemerintah daerah menilai penanganan perlu dilakukan sebelum kerusakan berkembang menjadi gangguan terhadap akses utama masyarakat.

Pemkab Kutai Timur berharap koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan segera menghasilkan langkah teknis, sehingga kondisi Jembatan Lembak dapat ditangani sebelum berdampak lebih luas terhadap keselamatan pengguna jalan maupun mobilitas dan distribusi barang di wilayah timur Kutai Timur.