KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Pembinaan dan pengelolaan perpajakan ditingkatan desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Untuk itu penting dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan bagi Aparatur dan Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Desa se-Kutim.
Dengan maksud memperdalam pengetahuan.perihal pengelolaan keuangan desa. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diselenggarakanlah pendalaman pengetahuan bagi aparatur desa tersebut.
Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Senin – Selasa (6 sampai 7 November 2023).
Perhelatan acara dipusatkan di Ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin (6/11/2023) pagi.
Kegiatan dibuka langsung oleh Plt Asisten IIl Bidang Administrasi Umum (Admum) Seskab Kutim Sudirman Latif, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam kesempatan itu hadir pula Sekretaris BPKAD Ajİ Salehudin, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Bontang Lilis Nur Faizah, Afif Abdur Rahman dan Zunansyah Falani.
Keduanya merupakan Penyuluh Pajak di KPP Pratama Bontang, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPKAD Nurul Hidayah, pejabat-pejabat terkait, serta ratusan Aparatur dan Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Desa se-Kutim.
“Aspek-aspek perpajakan harus dikuasai oleh pihak desa, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan keuangan desa. Baik keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Terlebih patut diketahui bersama jika Kutim pada beberapa tahun belakangan ini, menjadi daerah yang memiliki APBD besar. Bahkan tahun 2023 ini anggaran daerah kita mencapai Rp 9,7 triliun” jelas Plt Asisten IIl Bidang Admum Seskab Kutim.
Dilanjutkan Sudirman Latif anggaran tersebut jelas memiliki nilai “Wah”. Bahkan Kutim masuk nominasi daerah yang akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Tentu desa menjadi objek terakhir dari pemanfaatan-pemanfaatan keuangan lewat APBD.
“Kegiatan yang berasal dari Kabupaten maupun yang dikelola oleh desa sendiri. Untuk itu hendaknya pemerintah desa harus selalu memperhatikan atau update informasi terbaru, yang berkaitan dengan perpajakan dan berhubungan atas keuangan desa,” tambah Sudirman Latif.
Penting bagi seluruh aparatur pemerintah dari tingkatan Kabupaten Kutim hingga Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk mematuhi aturan perpajakan. Agar tidak menjadi temuan dari pihak Inspektorat Daerah, karena ada yang menyimpang.
Untuk itu diingatkan oleh Plt Asisten Il kepada Aparatur dan Kaur Keuangan Desa untuk benar-benar mengikuti Bimtek Perpajakan yang digarap oleh BPKAD Kutim bersama pihak KPP Pratama Bontang. (adv/liq)
