Basuki Tegaskan Proyek Legislatif–Yudikatif IKN Tak Terdampak Efisiensi

INDEKSMEDIA, NUSANTARA — Pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan target penyelesaian pada 2027–2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung dan jaringan jalan kawasan.

Pada kawasan legislatif, pembangunan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain proyek masih dalam tahap penyempurnaan dan menunggu persetujuan Presiden.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan, dengan tahap awal berupa pembersihan lahan yang telah dilakukan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, serta Plaza Keadilan.

Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh kawasan ini akan dilengkapi jaringan jalan sepanjang 8 kilometer untuk menunjang aksesibilitas.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan kompleks lembaga negara tersebut tetap menjadi prioritas, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan, Sabtu (11/4/2026).

Selain pembangunan gedung, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan. Otorita IKN membangun embung dan kolam retensi, di antaranya Embung EC-08 dan Kolam Retensi TR01, guna mendukung ketahanan air kawasan. Jaringan perpipaan air minum juga tengah dikembangkan dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk menunjang kebutuhan kawasan KIPP IKN.

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru dengan infrastruktur yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.