Momentum Otda ke-30, Kutim Perbaiki Layanan dan Kemandirian Daerah

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Lapangan Kantor Bupati Kutai Timur, Senin (27/4/2026), tak sekadar menjadi agenda seremonial.

Momentum ini justru dimanfaatkan untuk menegaskan arah baru otonomi daerah harus berujung pada hasil nyata bagi masyarakat.

Bupati Kutai Timur, H. Ardiansyah Sulaiman, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menekankan otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kualitas layanan publik.

“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, pemerintah daerah didorong tidak berjalan sendiri.

Kolaborasi dengan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci agar arah pembangunan tetap selaras dan tidak tumpang tindih.

Penekanan juga diberikan pada reformasi birokrasi yang tidak lagi berorientasi prosedur semata, melainkan pada capaian konkret yang dirasakan masyarakat.

Digitalisasi layanan dan inovasi daerah disebut sebagai jalan untuk mempercepat perubahan tersebut.

“Reformasi birokrasi harus berfokus pada hasil, bukan sekadar prosedur. Digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain pembenahan birokrasi, isu kemandirian fiskal turut menjadi sorotan. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dinilai masih tinggi dan perlu dikurangi melalui optimalisasi potensi lokal.

“Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga tidak selalu bergantung pada pusat,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan, kerja sama lintas wilayah juga dianggap penting, terutama dalam menangani isu strategis seperti lingkungan, transportasi, hingga pengembangan ekonomi kawasan.

Meski demikian, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan perlindungan sosial demi menekan kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah daerah harus tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis pangan, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global,” pungkasnya. (*)