Usai Lantik Empat Kadis, Bupati Kutim Beberkan ‘PR’ Pejabat Baru

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Usai melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Senin (18/5/2026), Bupati, H. Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan sederet ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang harus segera ditangani para pejabat baru.

Mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tambang, penguatan tenaga kerja lokal, hingga pengembangan UMKM berbasis sumber daya alam menjadi perhatian utama orang nomor satu di Kutim tersebut.

“Pekerjaan kita saat ini belum maksimal untuk dikerjakan. Untuk itu, yang dilantik hari ini memiliki tugas yang sangat penting,” kata Ardiansyah usai pelantikan di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim.

Menurutnya, salah satu tantangan paling mendesak saat ini berada di sektor ketenagakerjaan, khususnya setelah adanya pengurangan RKAB dari pemerintah pusat yang berdampak pada produksi perusahaan tambang.

Dia mencontohkan, perusahaan yang sebelumnya menargetkan produksi delapan juta ton kini harus menyesuaikan menjadi empat juta ton. Kondisi itu, kata dia, otomatis memengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas para mitra perusahaan.

“Saya ambil contoh Disnakertrans, dengan regulasi pengurangan RKAD oleh kementerian, banyak tambang-tambang kita yang kaget. Karena mereka sudah menganggarkan misalnya 8 juta ton, kemudian berkurang menjadi 4 juta ton. Ini akan berdampak pada tenaga kerja, berdampak pada mitra kerja mereka,” ujarnya.

Pemkab Kutim, lanjut Ardiansyah, sudah memanggil sejumlah perusahaan tambang besar seperti Indexim dan Indominco guna mencari jalan keluar agar PHK tidak terjadi.

“Kami meminta cari solusi lain untuk tidak ada PHK. Meskipun terjadi, itu merupakan solusi terakhir tidak ada lagi solusi yang bisa diambil,” terangnya.

Dia mengakui, perubahan kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan belum siap melakukan penyesuaian dalam waktu singkat.

“Mereka belum sempat merumuskan dari delapan menjadi empat, ini jadi pekerjaan yang luar biasa,” katanya.

Di sisi lain, Ardiansyah juga mengungkapkan kebijakan tenaga kerja lokal yang dinilai belum berjalan maksimal.

Untuk itu, dia meminta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja lebih serius mengambil peran dalam pengelolaan informasi tenaga kerja di Kutai Timur.

“Disnakertrans harus mengambil alih informasi tenaga kerja. Mereka harus mengarahkan kemana. Mereka juga melihat yang masuk ini benar-benar tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Tak hanya berbicara soal tambang dan tenaga kerja, Ardiansyah juga melihat peluang besar di sektor UMKM dan industri pengolahan hasil alam daerah.

Menurutnya, Kutai Timur tidak boleh terus bergantung pada tambang dan sawit semata. Pemerintah, kata dia, siap mendukung masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah produk lokal meski dengan modal terbatas.

“Kita tidak butuh pengusaha modal besar, cukup masyarakat yang punya kemampuan mengolah, pemerintah akan dukung,” katanya.

Suami Siti Robiah itu lalu mencontohkan komoditas cokelat dari Kecamatan Karangan yang mulai mendapat pasar luar daerah. Bahkan, pada Juni mendatang direncanakan ada pengiriman dua ton biji cokelat ke Bandung.

“Permintaan lokal daerah lain akan kita penuhi. Selebihnya kita akan berjenjang untuk meningkatkan produksi,” terangnya.

Selain cokelat, Ardiansyah juga menyinggung potensi produk olahan pisang yang menurutnya belum tergarap optimal.

Dia mengaku cukup menyayangkan terhentinya ekspor produk Calbana yang sebelumnya sempat menembus pasar luar negeri.

“Saya yakin permintaan dari negara luar masih cukup tinggi seperti Swedia dan Singapura cukup banyak,” ungkapnya.

Bupati Kutim dua periode itu juga menekankan pentingnya pengembangan layanan rumah sakit daerah. Dia berharap rumah sakit di Kutim bisa menjadi pusat rujukan medical check up yang mampu meningkatkan pendapatan layanan kesehatan daerah.

“RS ini harus jadi rujukan utama medical check up. Karena ini merupakan pendapatan RS untuk dikembangkan. Kalau berjalan baik, saya kira APBD kita sedikit aman,” imbuhnya. (*)