OPINI : PDRB Tinggi, Keadilan Mati : Anatomi Penjarahan Terstruktur

PDRB Tinggi, Keadilan Mati : Anatomi Penjarahan Terstruktur

Oleh : Avivurahman Al Ghazali

PDRB 70,17% pada tahun 2025 kabupaten Kutai Timur bukanlah indikator kemakmuran, melainkan Monumen kebutaan Ekologi. Secara filosofis, ia adalah fatamorgana eksistensial. Kita merayakan angka yang mencerminkan pengerukan, bukan pertumbuhan.

Pasca tambang di kabupaten Kutai Timur, pembangunan ekonomi juga menjadi sekedar utopia karena kita terjebak dalam logika presentisme yang menikmati hari ini dengan menghabiskan hari esok. Ketika tanah dikosongkan, yang tersisa hanyalah lubang di bumi dan lubang di dompet rakyat. Secara logis, ekonomi yang hanya bertumpu pada ekstraksi adalah ekonomi yang sedang menghitung mundur menuju kepunahan.

Perkebunan sawit pun masih bertumpu pada kepentingan Oligarki ‘bukan pada substansi pembangunan daerah tempat investasi berada (penguasaan lahan dan pabrik CPO’ yang penting jangan bangun pabrik hilirisasi). Jika investasi tidak melahirkan hilirisasi di daerah asal, maka daerah kita hanyalah pelayan bagi nilai tambah yang dinikmati pihak luar.

Ini semacam model feodalisme baru, dimana secara administratif tanah adalah milik rakyat, namun nilai ekonominya dikanibalisasi oleh segelintir entitas yang beraliansi dengan korporasi.

Tambang pun tak lagi jadi sumber dan simbol kemandirian daerah. Transformasi PAD menjadi jatah pusat dengan dalih reformasi birokrasi adalah sebuah kekeliruan logika kedaulatan. Secara filosofis, daerah telah kehilangan ruh otonominya. Ketika lobby politisi dan oligarki di pusat lebih menentukan nasib daerah ketimbang keringat rakyat di daerah, maka desentralisasi ini hanyalah kosmetik. Realitas ini semacam pengkhianatan terhadap kontrak sosial, di mana birokrasi bukan lagi alat melayani, melainkan alat negosiasi bagi mereka yang memiliki akses ke lingkar kekuasaan.

Urgensi pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga telah mengalami distorsi moral. Ketika trotoar kota dipoles demi estetika visual sementara urat nadi ekonomi di desa berupa jalan berlumpur diabaikan,maka pembangunan telah kehilangan kompas etisnya.

Secara filosofis hilirisasi adalah janji tentang nilai, namun tanpa keberanian politik dan keberanian nurani untuk melawan arus ekspor bahan mentah ia hanya akan menjadi jargon di atas podium. Hilirisasi menuntut Intelektualitas dan perubahan paradigma dari pengeruk menjadi pencipta. Secara logika tanpa pemutusan hubungan dengan mentalitas pemburu rente, hilirisasi akan tetap menjadi hantu dalam narasi ekonomi yang tidak pernah menapak pada realitas industri yang nyata di daerah.

Begitu pun dengan Perseroda yang ada di Kutai Timur, yang seharusnya menjadi menjadi manifestasi kedaulatan ekonomi Rakyat, Namun, jika ia hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan elit untuk melegitimasi penjarahan, maka ia adalah Institusi Tanpa Ruh. Ia gagal menjadi subjek ekonomi tapi justru terjatuh menjadi alat pelumas birokrasi. Secara filosofis, Perseroda harus memilih antara menjadi martir bagi kesejahteraan rakyat atau menjadi parasit yang berlindung di balik nama Perusahaan Daerah.

Apa yang berlangsung pada hari ini di daerah kita kabupaten Kutai Timur, memberikan kesan kepada kita semua bahwa kita sedang berada dalam fase Ekonomi Kanibalisme, di mana pertumbuhan ekonomi hari ini memakan masa depan, dan estetika kota memakan hak-hak dasar penduduk desa. Maka sudah seharusnya kita memilih antara melakukan dekonstruksi total terhadap struktur kekuasaan ini secara kolektif, atau terus menari di atas statistik yang sebenarnya adalah nisan bagi kemandirian kita sendiri d Kutai Timur. (*)