Dana Rp1,3 Triliun Belum Cair, DPRD Kutim Minta Pemkab Fokuskan Anggaran untuk Program Prioritas

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Belum cairnya dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar Rp1,3 triliun memaksa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang telah direncanakan pada APBD 2026.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengatakan hingga memasuki triwulan kedua tahun 2026, dana yang menjadi hak daerah itu masih belum masuk ke kas daerah. Akibatnya, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Meski APBD Murni Kutim tahun ini telah ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun, menurutnya kemampuan keuangan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai anggaran tersebut karena masih menunggu realisasi transfer dari pemerintah pusat.

“Yang terjadi sekarang adalah adanya tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang telah direncanakan,” ujar Jimmi.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah melakukan evaluasi serta penyesuaian alokasi anggaran agar program-program yang dianggap paling mendesak tetap dapat berjalan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan berarti membatalkan kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

“Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tentu menjadi prioritas. Sementara kegiatan lain yang belum mendesak akan menyesuaikan kondisi keuangan yang ada,” katanya.

Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, pemerintah daerah juga diminta menjaga komitmen terhadap berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga. Langkah itu dianggap penting agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program pemerintah.

Di sisi lain, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

“Yang menjadi kewajiban harus tetap diselesaikan. Kemudian dana desa juga menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di desa-desa,” jelasnya.

Jimmi mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait jadwal pencairan dana kurang salur tersebut. Karena itu, koordinasi terus dilakukan agar hak keuangan daerah dapat segera diterima.

“Kami masih menunggu informasi resmi. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan dana itu ditransfer,” ungkapnya.

Menurut dia, masuknya dana Rp1,3 triliun tersebut akan menjadi faktor penting dalam memperkuat kembali kapasitas fiskal Kutai Timur.

Dengan dukungan anggaran itu, berbagai program pembangunan yang telah dirancang dalam APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Harapan kami tentu dana itu bisa segera disalurkan. Kalau sudah masuk, ruang fiskal daerah akan lebih kuat dan program-program yang sudah direncanakan bisa berjalan lebih optimal,” tutupnya. (*)