Aksi 21 April di Samarinda, Polda Kaltim Siapkan 1.700 Personel Pengamanan

INDEKSMEDIA, SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyiagakan sebanyak 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Kota Samarinda pada 21 April 2026.

Kepala Polda Kaltim, Endar Priantoro, mengatakan personel tersebut berasal dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran.

“Sekitar 1.700 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan aksi secara humanis,” kata Endar di Samarinda, Sabtu (18/4/2026).

Pengamanan akan difokuskan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 Wita.

Endar menegaskan aparat tidak akan bersikap represif selama aksi berlangsung damai serta tidak mengganggu ketertiban umum maupun melanggar hukum.

“Sebagai langkah pencegahan, kami telah menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan lintas agama untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi provokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyebut aksi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan daerah yang dinilai rawan praktik nepotisme dan neofeodalisme.

Ia mengatakan salah satu tuntutan utama adalah evaluasi pembentukan Tim Ahli Gubernur yang dianggap tidak efektif dan berpotensi membebani anggaran daerah.

Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella, menambahkan sedikitnya 35 organisasi masyarakat dan mahasiswa dipastikan terlibat dalam aksi tersebut.

Peserta aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dan Politeknik Negeri Samarinda, serta kampus di Kutai Kartanegara.

Relawan aksi, Irma Suryani, menyatakan kebutuhan logistik seperti makanan dan minuman telah disiapkan melalui tiga posko yang beroperasi sejak beberapa hari terakhir.

Ia menambahkan donasi publik yang terkumpul mencapai sekitar Rp27 juta dan digunakan untuk mendukung kebutuhan teknis aksi, termasuk penyediaan perangkat suara.