Tiga Nama Mencuat, Siapa Kandidat Terkuat Pengganti Gibran?

JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi kursi orang nomor dua di Indonesia, di tengah proses konstitusional yang kini berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tiga nama yang mencuat dalam pembicaraan politik tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, serta Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketiganya memiliki latar belakang politik dan kedekatan yang berbeda dengan kekuasaan. Puan merupakan salah satu tokoh penting PDI Perjuangan, sedangkan Sugiono dan Dasco berasal dari lingkar politik Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusulkan menjadi pengganti Gibran.

Nama-nama tersebut masih sebatas pembicaraan dan spekulasi politik, sementara kewenangan mengajukan calon berada di tangan Presiden.

Peluang Puan Maharani menjadi salah satu kandidat menarik perhatian karena posisinya sebagai Ketua DPR RI sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan.

Hubungan politik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor yang membuat nama Puan masuk dalam perbincangan.

Sementara itu, Sugiono dan Sufmi Dasco Ahmad memiliki kedekatan politik dengan Prabowo. Keduanya merupakan kader Gerindra yang selama ini berada dalam lingkar pemerintahan dan memiliki posisi strategis di partai maupun lembaga negara.

Namun, munculnya nama-nama tersebut belum dapat dimaknai sebagai tanda bahwa salah satunya telah dipilih. Presiden Prabowo masih harus menentukan dua nama yang nantinya disampaikan kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kewenangan mengusulkan calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan partai-partai politik pendukung pemerintah sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik antarpimpinan partai kemungkinan menjadi bagian penting dalam proses penentuan calon. Terlebih, keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan, tetapi juga menyangkut konfigurasi politik pemerintahan ke depan.

Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengingatkan bahwa dinamika politik dalam penentuan wakil presiden masih sangat terbuka. Nama-nama yang beredar saat ini belum tentu menjadi pilihan akhir.

“Politik tidak pernah bekerja secara pasti,” ujar Zainal, sebagaimana dikutip ABC News Indonesia.

Menurutnya, perkembangan berikutnya masih bergantung pada komunikasi dan kesepakatan politik yang berlangsung di antara para pemegang kepentingan.

Di sisi lain, MPR mulai menyiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas proses tersebut.

Salah satu keputusan rapat adalah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani, Jumat (13/11/2026).

MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon. Setelah itu, kedua nama yang diajukan Presiden akan diproses melalui sidang paripurna.

Berdasarkan keputusan rapat gabungan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.

Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya melalui sidang paripurna.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran belum bisa dijawab hanya berdasarkan nama-nama yang beredar. Keputusan akhirnya berada pada proses politik dan konstitusional yang sedang berlangsung.

Tiga nama yang mencuat, yakni Puan Maharani, Sugiono, dan Sufmi Dasco Ahmad, kini menjadi bagian dari dinamika pembicaraan publik. Namun, siapa pun yang nantinya diajukan Prabowo, proses pemilihan di MPR akan menjadi penentu berakhirnya kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)