Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?

JAKARTA,INDEKSMEDIA.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan, khususnya terkait pengisian posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026), proses selanjutnya akan berjalan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa jabatan memiliki mekanisme tersendiri.

Dalam kondisi tersebut, kewenangan untuk mengusulkan calon berada di tangan Presiden, sedangkan proses pemilihannya dilaksanakan oleh MPR.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada MPR merupakan pernyataan resmi untuk berhenti dari jabatannya.

Karena itu, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR untuk menyatakan kehendak pengunduran dirinya.

“Surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden,” demikian penjelasan Yusril sebagaimana dikutip dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kamis.

Setelah kekosongan jabatan terjadi, tahapan berikutnya dimulai dari MPR yang menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti. Proses tersebut tidak boleh melewati batas waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden. Setelah itu, Presiden diberikan kesempatan mengajukan dua nama calon wakil presiden.

“Presiden punya waktu 14 hari sejak MPR RI mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dua nama yang diajukan Presiden selanjutnya akan mengikuti proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR. Sebelum pemungutan suara dilakukan, masing-masing calon diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan sebagai wakil presiden.

Mekanisme pemilihan tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang paripurna akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden membuat proses pengisian jabatan harus langsung mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, mekanisme pemakzulan yang sebelumnya menjadi pembahasan di DPR tidak lagi menjadi jalur penyelesaian ketika wakil presiden telah menyatakan berhenti dari jabatannya.

“Jika HMP sedang berjalan, kemudian wapres mundur, maka 7A dan 7B tidak lagi hidup. Mekanismenya langsung lompat ke Pasal 8 ayat (2), yakni kursi wapres kosong dan presiden mengajukan dua nama calon,” ujar Lestari, yang akrab disapa Ririe.

Dalam aturan yang sama, terdapat ketentuan apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama. Pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasil pemungutan suara ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.

Setelah proses pemilihan selesai, MPR akan melantik wakil presiden terpilih untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029. Artinya, pengisian posisi tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang oleh masyarakat.

Rangkaian mekanisme ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah perubahan jabatan kenegaraan. Pengaturan tersebut sekaligus memastikan bahwa kekosongan posisi wakil presiden tidak dibiarkan berlarut-larut dan penyelesaiannya tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dengan demikian, tahapan penentuan wakil presiden pengganti Gibran akan bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo Subianto dan keputusan MPR melalui sidang paripurna. Seluruh proses tersebut harus mengikuti batas waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (*)