Gibran Mundur !!! Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke Prabowo

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).

Kabar tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disampaikan Budi Arie ketika dikonfirmasi awak media.

Dia membenarkan kabar tersebut sekaligus menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Betul (Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden),” kata Budi Arie dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru dari dinamika politik yang sebelumnya berkembang setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut.

Menurutnya, Gibran menyampaikan keinginan itu di tengah dinamika yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen persyaratan pendidikannya.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

Polemik tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan itu kembali mengemuka setelah adanya putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Sebelumnya, MK juga memeriksa persoalan dokumen pendidikan tersebut. Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian memicu desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mempertanggungjawabkan persoalan persyaratan pencalonannya.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga disebut mendapat sejumlah masukan terkait langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan tersebut. Salah satunya melalui jalur hukum.

Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran.

Di sisi lain, tekanan politik terhadap posisi Gibran juga semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.

Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan Budi Arie dan dilaporkan sejumlah media internasional, perkembangan mengenai penerimaan surat serta proses ketatanegaraan selanjutnya masih menjadi perhatian. Pengunduran diri Wakil Presiden juga berkaitan dengan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, perkembangan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional, terutama terkait kelanjutan jabatan Wakil Presiden dan proses hukum maupun politik yang menyertainya. (*)