Legislator Kutim Arfan Soroti Pelayanan Kesehatan Hingga Singgung BPJS dan Stunting

Kutim — Legislator Kutai Timur (Kutim) Arfan angkat bicara terkait pelayanan kesehatan di wilayahnya. Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga agar meningkatkan pelayanan kesehatan secara prima.

Dirinya menyoroti itu karena berkaitan langsung dengan kebutuhan warga Kutim. Bahkan lebih jauh Arfan menegaskan agar pencegahan melalui pelayanan baik merupakan tindakan tepat dilakukan oleh pihak RSUD.

Meskipun kata dia, masyarakat di kala sakit butuh diobati, namun penyebab tidak sehatnya sebagian masyarakat lantaran kurangnya imbauan, sosialisasi, dan pelayanan kesehatan yang tinggi.

“Kami sudah mengkomunikasikan kepada direktur agar pelayanan diperbaiki. Sebab, ini berkaitan langsung dengan pelayanan RSUD kepada masyarakat Kutai Timur,” ungkap Arfan saat ditemui Indeksmedia, Selasa (7/5).

“Walaupun tidak diobati, tapi pelayanannya prima, perawat dan dokternya senyum itu sudah bisa membangkitkan semangat pasien. Tapi kalau mereka cemberut, tentu pasiennya merasa tidak baik,” sambung politisi NasDem itu.

Arfan lebih lanjut menyinggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Disebutkannya bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) telah mengeluarkan budget (uang) yang lumayan tinggi. “Tinggal pelayanannya saja yang diperbaiki,” katanya.

Termasuk kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim turut gencar melakukan sosialisasi agar pelayanan itu tampak bagi masyarakat. “Dinkes juga harus prima,” pintanya.

Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Kutim itu menambahkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus dikelola secara maksimal guna menekan angka stunting.

“Saya pikir, posyandu harus lebih dimaksimalkan. Sebab, posyandu merupakan garda terdepan pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan balita,” terangnya.

“Apalagi, Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian terhadap isu stunting ini. Untuk itu, kami harapkan posyandu ini harus lebih dimaksimalkan pelayanannya,” tambah Arfan.

Menurut Arfan, dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan Pemkab di bidang kesehatan, maka tak ada alasan masyarakat tak hidup sehat.

“Dengan anggaran yang besar ini, tinggal kita bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sejatinya, kita adalah pelayan masyarakat. Untuk itu, mari kita berikan pelayanan terbaik kepada mereka,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, angka stunting di Kutim pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen dan di tahun 2022 sebesar 24,7 persen. Di tahun 2023 ini turun hingga mencapai 17 persen.

Di Indonesia sendiri pada pertengahan 2023 prevalensi stunting adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah 14 persen pada 2024.

Namun sesuai standar WHO, batas maksimal toleransi stunting adalah 20 persen atau seperlima dari total jumlah anak balita yang sedang tumbuh. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *