Harga TBS Sawit Terancam Turun, FPKS Kaltim Desak Langkah Cepat Pemprov

INDEKSMEDIA, SAMARINDA – Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur (FPKS Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.

Ketua FPKS Kaltim, Asbudi, menyebut pihaknya mulai mencermati dampak dinamika kebijakan nasional terkait tata kelola ekspor dan hilirisasi kelapa sawit yang berpotensi memicu penurunan harga TBS secara tidak wajar di daerah.

“Kami melihat adanya potensi penurunan harga pembelian TBS di tingkat petani yang tidak sesuai dengan kondisi harga CPO aktual. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi petani tetap terjaga,” ujar Asbudi dalam keterangannya, Minggu (25/5/2026).

FPKS Kaltim juga menilai langkah yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjaga stabilitas harga TBS dapat menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Kalimantan Timur.

Menurut Asbudi, pengawasan terhadap penerapan harga pembelian TBS di seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) perlu diperketat agar tetap mengacu pada harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami berharap ada pengawasan aktif di lapangan terhadap kemungkinan penurunan harga secara sepihak, baik oleh PKS maupun tengkulak, sehingga petani tidak dirugikan,” katanya.

Selain itu, FPKS Kaltim juga mengusulkan pembukaan kanal pengaduan resmi dan cepat tanggap bagi petani sawit apabila ditemukan indikasi manipulasi harga atau pelanggaran ketentuan pembelian TBS.

FPKS Kaltim turut mendorong pemerintah daerah mengundang asosiasi petani, perusahaan perkebunan, GAPKI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk duduk bersama menjaga stabilitas industri sawit daerah secara adil dan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh program hilirisasi dan penguatan tata kelola sawit nasional. Namun perlindungan terhadap petani sawit sebagai fondasi industri harus menjadi prioritas utama dalam masa transisi kebijakan saat ini,” tegas Asbudi.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi terkait harga CPO, indeks K, dan komponen penetapan harga TBS juga penting dilakukan agar tercipta transparansi dan rasa keadilan bagi petani sawit di Kalimantan Timur.