Bupati Kutim Terima Aspirasi Buruh Saat May Day, Soroti PHK hingga Upah Pekerja

INDEKSMEDIA, SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima perwakilan elemen buruh dalam audiensi peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Ruang Arau Kantor Bupati Kutai Timur, Jumat (1/5/2026).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, serta dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, Dandim 0909/KTM Letkol Arh. Ragil Setyo Yulianto, dan Plt Kepala Distransnaker Trisno. Sekitar 20 perwakilan dari Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Bersatu Kutai Timur turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari dampak pembatasan produksi sektor pertambangan akibat kebijakan RKAB yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga persoalan di sektor perkebunan terkait sistem pengupahan yang dinilai belum memiliki skema baku.

Selain itu, buruh juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum menerapkan struktur dan skala upah sesuai ketentuan, minimnya fasilitas dasar bagi pekerja seperti air bersih, hunian layak, dan layanan kesehatan, hingga lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Isu perlindungan tenaga kerja lokal, transparansi rekrutmen, serta pentingnya pengaktifan kembali lembaga tripartit dan tim deteksi dini juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.

Perwakilan serikat pekerja turut mengungkap adanya perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban terhadap pekerja, bahkan belum memiliki regulasi ketenagakerjaan yang jelas. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi dan pemanggilan terhadap perusahaan terkait.

Menanggapi hal itu, Bupati Kutai Timur menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Ia menegaskan akan mengevaluasi kinerja instansi terkait, khususnya dalam pengawasan ketenagakerjaan, serta memanggil perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan sektor pertambangan agar tidak berdampak luas terhadap tenaga kerja di daerah.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa Polri berperan aktif dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.

“Polri hadir untuk memastikan bahwa setiap penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya dalam momentum May Day ini, dapat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Kami mengedepankan pendekatan humanis serta menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mencari solusi bersama atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kutai Timur.