Akuntabilitas Anggaran Jadi Sorotan, Akademisi Minta TAGUPP Kaltim 2026 Dibuka ke Publik

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur Tahun 2026 tak hanya dipandang dari sisi fungsi strategisnya, tetapi juga dari aspek penggunaan anggaran daerah.

Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menekankan pentingnya akuntabilitas karena tim tersebut dibiayai melalui APBD.

TAGUPP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026. Dalam struktur yang diumumkan, Irianto Lambrie dipercaya sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua I Hijrah Mas’ud dan Wakil Ketua II M. M. Gibran Sesunah.

Menurut Syaiful, selama menggunakan anggaran publik, proses pembentukan hingga kinerja tim semestinya dapat diakses dan diawasi masyarakat.

“Kalau menggunakan anggaran daerah, maka proses rekrutmen, komposisi, hingga kinerjanya harus transparan. Itu bagian dari akuntabilitas,” tegasnya, Senin (2/3/2026).

Dia mengingatkan, keterbukaan penting untuk mencegah persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama jika komposisi tim dinilai tidak sepenuhnya berbasis kompetensi profesional.

Tanpa transparansi, publik bisa saja menduga adanya kepentingan politik atau relasi personal dalam proses penunjukan.

Di sisi lain, ia menilai peran TAGUPP seharusnya fokus memberikan rekomendasi strategis terhadap program prioritas gubernur, termasuk janji kampanye saat Pilkada 2024.

“Kalau disebut tim ahli, maka tugas utamanya memberikan advice atau rekomendasi agar program prioritas gubernur berjalan efektif dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.

Syaiful juga menyoroti efektivitas kerja tim dengan jumlah anggota yang cukup besar. Dia menilai tim ahli idealnya ramping agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dan terarah.

“Sepuluh orang saja sudah maksimal,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar anggota tim tidak melampaui fungsi konsultatif.

“Tim ahli bukan juru bicara. Jika ikut memberikan penjelasan yang tidak substansial atau keluar dari konteks persoalan, justru bisa memperkeruh diskusi di ruang publik,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kejelasan arah kebijakan dan pengelolaan anggaran yang efisien, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang belum sepenuhnya stabil. (yah)