Sawah PPU hingga Kutim Terancam Kekeringan, Pemprov Kaltim Kerahkan 300 Pompa Air

SAMARINDA, INDEKSMEDIA – Kekeringan akibat kemarau mulai mengancam lahan pertanian di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Sekitar 2.000 hektare sawah dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, terutama lahan pertanian tadah hujan di Penajam Paser Utara (PPU), Paser hingga Kutai Timur.

Untuk menekan risiko gagal panen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengerahkan lebih dari 300 unit pompa air portabel ke sejumlah lokasi yang terdampak kekeringan.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan pompa tersebut ditempatkan secara dinamis berdasarkan kondisi dan kebutuhan lahan di lapangan.

“Kami telah menyebar lebih dari 300 unit pompa air yang bersifat dinamis ke berbagai lokasi yang mengalami kekeringan,” ujar Fahmi, Rabu (26/8/2026).

Pompa dapat dipindahkan secara bergantian dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menjangkau lahan yang membutuhkan pasokan air. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga tanaman tetap mendapatkan air sekaligus menekan potensi puso atau gagal panen.

DPTPH Kaltim mencatat, pada Juli 2026 terdapat sekitar 25 hektare lahan yang mengalami puso. Namun, hingga Agustus, tidak lagi ditemukan laporan kasus serupa.

“Pada bulan Juli 2026 memang sempat tercatat puso seluas 25 hektare, namun pada Agustus ini dilaporkan sudah tidak ada lagi kasus serupa,” katanya.

Selain mengerahkan pompa, Pemprov Kaltim membantu kebutuhan bahan bakar untuk operasional alat tersebut melalui UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim bersama BPBD berdasarkan usulan kelompok tani.

Petani juga diberikan surat rekomendasi untuk mempermudah akses BBM bersubsidi.

“Kami memberikan surat rekomendasi ke SPBU agar petani mudah mendapatkan fasilitas subsidi BBM dari Kementerian Pertanian,” jelas Fahmi.

Penanganan kekeringan juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS). Truk tangki dikerahkan untuk membantu mengisi bendungan dan saluran irigasi yang debit airnya mulai menyusut.

Fahmi turut mengingatkan petani menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi kering.

“Kami terus mengimbau petani agar disiplin menggunakan varietas tanaman padi yang kuat terhadap kemarau,” ujarnya.

Pemprov Kaltim juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi antara dinas pertanian, pekerjaan umum dan Bappeda dalam menghadapi dampak kekeringan.

Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan usulan kebutuhan pompa air bawah tanah melalui aplikasi Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (Sipuri). Masa pengajuan program tersebut diperpanjang hingga September 2026.

Selain itu, Pemprov Kaltim mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu menambah pasokan air di waduk sekaligus mendukung penerapan sistem pertanian modern.

“Kami turut mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk demi mendukung implementasi sistem pertanian cerdas,” kata Fahmi.

Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting dalam penerapan Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) karena sistem tersebut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Di tengah kondisi kemarau, petani juga diingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Dengan ancaman kekeringan yang masih berlangsung, Pemprov Kaltim kini memprioritaskan pengamanan pasokan air untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen.