IKN Siap Sambut 4.100 ASN, Tahap Pemindahan Hingga Akhir 2025

NUSANTARA, INDEKSMEDIA.ID — Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, bersiap menyambut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Sekitar 4.100 ASN ditargetkan mulai menempati hunian dan berkantor di IKN.

“IKN siap menyambut 4.100 ASN bertugas di IKN,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, PPU, Senin (29/9/2025).

Pemindahan ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Berdasarkan beleid tersebut, 1.700–4.100 ASN mulai bertugas di IKN hingga akhir 2025. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 9.500 ASN pada 2029.

Perpres juga menegaskan target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Pemerintah menekankan pemindahan ASN berjalan seiring penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.

“Perpres ini memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, bahwa pembangunan IKN terus berjalan dan akan diselesaikan,” ujar Basuki.

Progres Pembangunan

Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menuntaskan sejumlah infrastruktur vital, seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga Bandara Nusantara. Pembangunan juga memperkenalkan standar bangunan hijau (BGH) dan bangunan cerdas (BGC), yang didukung pusat kendali terintegrasi berbasis CCTV, drone, dan jaringan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

Tahap kedua (2025–2028) akan berfokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penataan kawasan Sepaku, ruang terbuka hijau, infrastruktur konektivitas, serta investasi pendidikan.

Hingga September 2025, sudah tersedia 44 menara hunian ASN yang siap ditempati. Selain itu, tiga menara hunian sedang dalam tahap penyelesaian, sementara empat menara baru masih dibangun.

“Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global,” tegas Basuki.