3 Tongkang Tabrakan Beruntun, Pemprov Kaltim Akan Benahi Pelayaran Bawah Jembatan Sepajang Sungai Mahakam

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah serius menyusul maraknya insiden kapal tongkang yang menabrak jembatan dan aset negara di Sungai Mahakam. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan perlunya mitigasi dan penataan ulang tata kelola pelayaran guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa.

Sebelumnya, Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) ditabrak oleh Tongkang M80-1302 pada 23 Desember 2025 lalu, kini peristiwa serupa kembali terulang dengan skala kerusakan yang jauh lebih parah.

Minggu (4/1/2026) subuh, jembatan kebanggaan warga Samarinda Seberang itu kembali dihantam tongkang batu bara yang diduga melanggar aturan waktu pelayaran (pengolongan).

“Kita sering sekali mengalami kecelakaan yang menyangkut jembatan dan aset negara. Ini harus segera kita mitigasi agar tidak terus berulang,” ujar Rudy, Senin (5/1/2025).

Menurutnya, Pemprov Kaltim tengah merumuskan perbaikan menyeluruh terhadap alur pelayaran di bawah jembatan Mahulu, Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga jembatan kembar.

Upaya tersebut meliputi pembenahan sarana dan prasarana agar sesuai standar keselamatan pelayaran internasional.

“Di atas jembatan ada manusia yang melintas. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, Harum sapaan akrabnya menyoroti padatnya kapal tambat di Sungai Mahakam yang dinilai mengganggu alur pelayaran. Pemerintah berencana membangun rest area khusus kapal tongkang agar tidak memenuhi jalur sungai yang relatif sempit.

Sementara itu, Kepala Dinas terkait memastikan kondisi Jembatan Mahulu aman untuk dilintasi kendaraan darat, meski pengawasan ketat tetap diberlakukan untuk aktivitas pelayaran.

“Secara geometrik dan visual belum ada tanda pergeseran, namun untuk struktur tetap perlu pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Harum juga menegaskan bahwa setiap pihak yang menabrak jembatan wajib mengganti kerugian.

“Wajib ganti rugi. Yang menabrak harus bertanggung jawab,” katanya.

Ke depan, Pemprov Kaltim akan mewajibkan pemasangan CCTV, penerangan, serta pemanduan kapal berbasis teknologi, termasuk mendorong Perusda sebagai aktor utama dalam kegiatan pemanduan demi meningkatkan keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam.