Sewa Land Rover Defender Rp160 Juta per Bulan, Pemkot Samarinda Habiskan Rp7,3 Miliar hingga 2026

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda menyewa satu unit mobil mewah untuk operasional tamu VIP kembali menjadi sorotan publik. Wali Kota Samarinda Andi Harun diketahui menggunakan skema penyewaan kendaraan jenis Land Rover Defender dengan biaya sekitar Rp160 juta per bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kontrak penyewaan kendaraan tersebut telah berjalan sejak 2023 dan dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026. Jika dihitung selama empat tahun masa kontrak, total anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa satu unit mobil tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,3 miliar.

Besarnya nilai sewa itu kemudian memicu perbincangan di tengah masyarakat. Banyak pihak membandingkan biaya tersebut dengan harga pembelian satu unit mobil baru yang berada di kisaran Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah kota memang berencana membeli kendaraan operasional tersebut pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Namun rencana pembelian itu tidak dapat direalisasikan.

“Awalnya memang direncanakan pembelian pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar. Namun pemkot tidak bisa melakukan pembelian secara langsung karena tidak memungkinkan menggunakan pelat merah, sehingga akhirnya dipilih skema sewa,” ujar Dilan.

Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan mobil sewaan yang kontraknya dimulai pada 2023 dan berakhir pada 2026.

“Mobil Defender itu memang sewa. Itu kan dari tahun 2022 anggarannya, terus kontraknya dimulai dari 2023. Tahun 2026 ini berakhir sebenarnya itu mobil Defender,” katanya.

Dilan menyebut biaya sewa sekitar Rp160 juta per bulan sudah termasuk perawatan dan servis kendaraan yang disediakan oleh pihak penyedia, yakni PT Indorent.

“Nominalnya itu kalau tidak salah di sekitar 160 (juta rupiah per bulan). Itu sudah termasuk perawatan serta servis dari penyedia,” jelasnya.

Menurutnya, kendaraan tersebut tidak selalu digunakan oleh wali kota. Dalam aktivitas harian, Andi Harun lebih sering menggunakan mobil dinas lain.

“Pak wali masih sering pakai Camry. Defender dipakai kalau ada tamu VVIP atau turun ke lapangan yang medannya berat. Kalau tidak dipakai juga rugi karena itu kendaraan sewa,” ucapnya.

Dilan juga menegaskan bahwa skema penyewaan kendaraan telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Komisi Pemberantasan Korupsi dan dinyatakan diperbolehkan dalam aturan pengadaan.

“Untuk kelanjutannya nanti akan dilihat kembali dari kemampuan anggaran dan kebijakan pimpinan. Jika tidak diperpanjang, maka kontrak akan berakhir pada 2026,” pungkasnya. (*)