Sejumlah Dapur SPPG Program MBG di Kutim Tersendat, Satgas Usulkan Roll Back

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum berjalan merata.

Jika di beberapa wilayah progres mulai terlihat, di daerah lain terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pelaksanaan justru terkendala kondisi geografis dan keterbatasan akses.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas MBG menunjukkan masih ada dapur SPPG yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Dalam monitoring minggu lalu, ada SPPG yang tidak berproses sama sekali, ada pula yang berjalan tetapi belum optimal. Untuk yang tidak berproses, kami meminta klarifikasi kepada investor terkait penyebabnya,” ujar Trisno, Selasa (20/1/2026).

Wilayah seperti Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, dan Telen menjadi contoh daerah yang menghadapi tantangan berat.

Banjir yang sempat melanda, ditambah akses darat yang terbatas dan jarak yang jauh dari pusat logistik, menyulitkan pengiriman material bangunan maupun peralatan dapur.

“Kendala banjir dan aksesibilitas membuat investor mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Usulan ini sudah kami sampaikan ke BGN Pusat, namun keputusan tetap berada di pusat,” jelasnya.

Selain itu, Satgas MBG juga menemukan sejumlah lokasi yang sama sekali belum menunjukkan aktivitas pembangunan dan tidak menyampaikan laporan perkembangan.

Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan sekitarnya termasuk dalam kategori tersebut. Terhadap kondisi ini, Satgas mengusulkan langkah tegas berupa roll back atau penarikan kembali penetapan lokasi Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

“Roll back berarti lokasi ditarik dan akan ditetapkan calon investor baru karena tidak ada progres maupun laporan,” tegas Trisno.

Meski begitu, tidak semua keterlambatan disikapi dengan langkah serupa. Tercatat ada sembilan titik SPPG yang dinilai belum optimal, namun masih menunjukkan itikad baik.

Investor di lokasi tersebut telah melakukan pengadaan bahan dan peralatan serta menyerahkan bukti pendukung, disertai surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan dalam batas waktu tertentu.

“Mereka juga menyatakan bersedia di-roll back tanpa penggantian biaya jika tidak mampu menyelesaikan sesuai komitmen,” terangnya.

Satgas MBG Kutim pun mengusulkan perpanjangan waktu selama 30 hari kepada BGN Pusat bagi lokasi yang terkendala faktor alam dan geografis. Usulan itu saat ini masih menunggu keputusan.

Sebelumnya, rapat monitoring dan evaluasi Program MBG digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Rabu (14/1/2026).

Rapat dipimpin Trisno dan diikuti secara daring Koordinator BGN Wilayah Kutim Dwi Nur Shinta, perangkat daerah terkait, serta para mitra pelaksana.

Dwi Nur Shinta menyampaikan, rencana pembangunan dapur SPPG di Kutim mencakup 95 titik, terdiri dari 73 titik tahap pertama dan 22 titik lanjutan.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.

“Akses jalan yang belum memadai menjadi kendala utama, khususnya dalam distribusi bahan baku dan peralatan,” katanya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dapur SPPG sebagai tulang punggung Program MBG.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sekitar 35.000 dapur SPPG ditargetkan rampung pada 2026 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Di Kutim, capaian target tersebut kini sangat bergantung pada kemampuan mengatasi hambatan alam, jarak, serta komitmen para pelaksana di lapangan. (*)