Perketat Disiplin Pegawai, Sekwan Kutim Bakal Inspeksi Rutin Ruangan Kerja

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin, menegaskan komitmennya memperkuat disiplin kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kutim.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi bersama para kepala bagian dan pegawai, Senin (19/1/2026), di halaman Sekretariat DPRD Kutai Timur.

Jainuddin menekankan seluruh aparatur, baik ASN maupun PPPK, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan disiplin, tanpa membedakan jabatan maupun posisi.

Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci utama dalam membangun sistem pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan DPRD.

Dia menyampaikan, ke depan pihaknya akan melakukan pengecekan rutin ke setiap ruangan kerja pada pagi hari guna memastikan kehadiran pegawai sekaligus kesiapan pelayanan.

“Saya akan cek langsung ruangan-ruangan setiap pagi. Ini untuk memastikan seluruh pegawai hadir dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD,” tegasnya.

Selain menyoroti disiplin kehadiran, Jainuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan internal.

Dia meminta seluruh pegawai menghindari pembentukan kelompok-kelompok yang dapat mengganggu suasana kerja, serta membangun solidaritas dan kerja sama yang sehat.

Dalam kesempatan itu, Sekwan juga mengungkapkan hasil peninjauan terhadap sejumlah ruangan kerja anggota DPRD yang dinilai masih memiliki kekurangan fasilitas.

Dia meminta seluruh porter agar proaktif melaporkan setiap kebutuhan maupun kekurangan ruangan kepada atasan untuk segera ditindaklanjuti.

Sekwan juga menegaskan, kehadiran porter merupakan kewajiban setiap hari kerja dan tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya agenda anggota dewan di kantor.

Menurutnya, pola pikir seperti itu tidak dibenarkan karena dapat berdampak pada kualitas pelayanan.

Menutup arahannya, Jainuddin menegaskan bahwa profesionalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab harus menjadi budaya kerja seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Sekretariat DPRD Kutai Timur, dengan pelayanan kepada DPRD sebagai orientasi utama. (*)