Neneng Chamelia Shanti Resmi Dilantik Jadi Sekda Samarinda, Siap Satukan OPD Hadapi Tantangan Fiskal

INDEKSMEDIA, SAMARINDA — Setelah melalui proses panjang seleksi, Neneng Chamelia Shanti akhirnya resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda usai dilantik di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (2/4/2026). Ia dilantik bersama sejumlah pejabat fungsional dan kepala sekolah.

Pelantikan Neneng sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan pejabat lainnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

“Saya sudah presentasikan kemarin ke Pak Wali. Saya punya metode komunikasi, kemudian kolaborasi. Nanti seluruh OPD kita satupadukan untuk menghadapi keadaan fiskal seperti yang disampaikan Pak Wali. Insyaallah kita bisa,” ujarnya usai dilantik Kamis (2/4/2026).

Dengan pengalaman birokrasi sejak April 2002 hingga April 2026, Neneng mengaku telah memiliki gambaran langkah ke depan.

Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah untuk menuntaskan sejumlah program yang belum rampung agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat.

“Saya juga mohon dukungannya dari semua untuk kita bersama-sama keluar dari boleh dikatakan krisis karena efisiensi ini. Ada beberapa yang belum tuntas itu insyaallah kita tuntaskan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pengisian jabatan Sekda kali ini dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta, berdasarkan rekomendasi Kepala BKN Nomor 00104/B-BM.02.01/SD/K/2026.

“Kepada sekretaris daerah yang baru, saya minta segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta memastikan program prioritas berjalan efektif,” tegas Andi Harun.

Ia juga menyebut Samarinda menjadi yang pertama di Regional VIII BKN dan di Kalimantan Timur yang mengisi jabatan Sekda melalui sistem Manajemen Talenta berbasis SIMATA BKN, yang menitikberatkan pada kompetensi, kinerja, dan potensi, bukan sekadar senioritas.

Proses tersebut, kata dia, melalui tahapan panjang hingga persetujuan resmi Kepala BKN, dan berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.