Kutim – Mantan Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menegaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harusnya tidak terlalu terfokus memperbaiki jalan.
Menurut dia, fasilitas pendidikan juga memerlukan perhatian yang sama pentingnya dalam upaya mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah kita itu sudah APBD-nya triliunan dan disiasatkan untuk perbaikan jalanan terus-menerus. Seharusnya CSR kita itu dianggarkan buat binaan atau pembuatan sekolah-sekolah unggulan,” ungkapny di Sangatta, Minggu (09/06/2024).
Selain itu, Corporate Social Responsibility (CSR) juga harus menciptakan lapangan kerja. Hal ini agar masyarakat lokal bisa bersaing dengan masyarakat dari luar kota.
“Contoh kalau mereka dipaksa untuk kerja tanpa basic kita akan rugi, beda halnya kalau orang luar kota yang sudah memiliki pengalaman banyak itu akan lebih mudah pengerjaanya. Maka dari itu kita harus membuat balai pelatihan kerja,” terangnya.
Saat masih menjabat DPRD Kutim, Mahyunadi sempat membuat kerja sama PT Thiess melakukan pelatihan kerja. Menurutnya, tanggung jawab pelatihan bukan dari pemerintah tapi dari PT itu sendiri.
“Seharusnya dengan APBD kita yang besar, pemerintah harus berkolaborasi dengan perusahaan, perusahaan menyediakan tenaga pelatihnya sekaligus lapangan pekerjaannya,” katanya.
“Sehingga mereka tahu jumlah peserta berapa dan disiapkan pelatihnya segitu juga. Nah, untuk fasilitasnya baru disiapkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah tidak terlalu fokus pada perbaikan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah juga harus mengutamakan fasilitas pendidikan yang lebih layak.
“Kenapa pemerintah tidak melakukan itu kan? Karena CSR-nya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan kebanyakan, seharusnya CSR itu digunakan untuk pendidikan yang lebih memadai, apalagi di plosok-plosok desa,” tukasnya.
