BKT dan GratisPol Dibandingkan, Isran Noor: Ndak Tahu Aku Itu

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Perbandingan antara program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan Beasiswa GratisPol belakangan ramai diperbincangkan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Kedua kebijakan pendidikan tersebut dinilai memiliki pendekatan berbeda, baik dari sisi sasaran penerima, skema bantuan, maupun besaran anggaran.

BKT merupakan program beasiswa yang berjalan pada masa pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sejak 2019 hingga 2024. Program ini dikenal menggunakan sistem seleksi dengan kriteria prestasi akademik, kondisi ekonomi, serta kategori tertentu seperti wilayah 3T dan penyandang disabilitas.

Sementara Beasiswa GratisPol menjadi program unggulan pemerintahan Kaltim periode 2025–2030. Kebijakan ini mengusung konsep subsidi pendidikan secara luas dengan tujuan memperluas akses kuliah bagi mahasiswa di Kalimantan Timur.

Menanggapi perbandingan yang berkembang di publik, mantan Gubernur Kaltim Isran Noor memilih tidak memberikan tanggapan. Dia bahkan menegaskan tidak ingin dikaitkan dengan status sebagai mantan kepala daerah.

“Aku enggak mantan gubernur. Ya, iya kan? Bujur kayak. Ah, kalau itu maunya aku enggak mau. Kalau yang kalau yang kalau enggak terkait dengan mantan aku mau,” ujar Isran, Sabtu (31/1/2026).

Saat ditanya mengenai perbedaan persepsi masyarakat terhadap BKT dan GratisPol, Isran mengaku tidak mengikuti diskursus tersebut.

“Apa itu enggak dengar aku. Anu aku tetulian sekarang,” katanya.

Ketika kembali diminta menanggapi perbandingan kedua program beasiswa tersebut, Isran menjawab singkat, “Ndak tahu aku itu. Pokoknya iya.”

Di tengah pernyataan tersebut, perbedaan konsep BKT dan GratisPol tetap menjadi bahan diskusi publik. BKT kerap dipahami sebagai beasiswa kompetitif yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul melalui seleksi ketat.

Sementara GratisPol dipandang sebagai kebijakan pendidikan massal yang diarahkan untuk memperluas akses kuliah bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Dari sisi anggaran, BKT pada masanya didanai melalui alokasi ratusan miliar rupiah per tahun.

Dalam beberapa periode, anggaran program ini disebut berada di kisaran Rp200 miliar hingga Rp375 miliar per tahun untuk pembiayaan beasiswa penuh maupun bantuan pendidikan terstruktur.

Adapun Beasiswa GratisPol membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar karena cakupannya bersifat massal. Pada 2026, program ini disebut memerlukan anggaran lebih dari Rp1,38 triliun.

Program GratisPol mulai diterapkan pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dengan fokus awal pada pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dan swasta, sebelum diperluas ke seluruh mahasiswa.

Perdebatan publik mengenai kedua program ini mencerminkan perbedaan pendekatan kebijakan pendidikan antarperiode pemerintahan, yang sama-sama diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses sumber daya manusia di Kalimantan Timur. (yah)