Bakal Gelar Workshop Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP Kaltim Temui Bupati Kutim

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di ruang kerja Bupati Kutim, Senin (19/1/2026).

Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari 2026.

Rombongan BPKP Kaltim dipimpin Tiodore EP Sinurat. Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda rutin BPKP yang telah dilaksanakan sejak 2017 di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur daerah dan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan.

“Workshop direncanakan pada 29 Januari 2026 dengan target sekitar 230 peserta, terdiri dari kepala desa dan camat se-Kutim, pendamping desa, serta perwakilan OPD terkait seperti DPMD, Inspektorat Daerah, BKAD, Bappeda, hingga Disperindagkop UKM,” jelas Tiodore.

Dia menyebutkan, workshop ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek administrasi keuangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2026.

BPKP Kaltim juga akan menghadirkan sejumlah narasumber tingkat nasional dan regional, di antaranya Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Tiodore, kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait kebijakan pengelolaan keuangan desa, mekanisme penyaluran dana desa, hingga penguatan fungsi pengawasan dalam mendukung produktivitas ekonomi desa.

Menanggapi rencana tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi dan dukungannya.

Dia menilai, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan merupakan hal mendasar untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi persoalan hukum.

“Saya sangat menyambut baik rencana workshop ini. Kegiatan seperti ini penting agar perangkat desa memiliki pemahaman yang kuat dan seragam dalam mengelola anggaran desa yang nilainya cukup besar,” ujar, H. Ardiansyah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta agar program unggulan daerah, yakni Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes) melalui skema Rp250 juta per RT, turut menjadi materi dalam workshop.

“Kami berharap pengelolaan BankeuDes Rp250 juta per RT juga dibahas secara khusus, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya. (*)