Andi Harun Pastikan Samarinda Tak Ambil Skema Utang Daerah

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Di tengah kebijakan efisiensi nasional dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Wali Kota Samarinda, Andi Harun membuka kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan serius.

Dia menilai, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini tidak lepas dari pola belanja pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai tidak rasional.

Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat menanggapi imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltimtara yang mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menggunakan skema pinjaman untuk menutup defisit anggaran.

AH, sapaan akrab Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda tidak pernah sekalipun membicarakan opsi pinjaman daerah.

“Pokoknya kami tidak pernah membicarakan opsi pinjam, tidak pernah sedikit pun,” ujarnya.

Menurutnya, pinjaman dengan skema dan bunga sekecil apa pun tetap akan menjadi beban fiskal di masa mendatang.

Dia menyebut, praktik tersebut kerap digunakan sebagai solusi instan menutup kekurangan belanja tanpa menyelesaikan akar persoalan.

“Sekecil apa pun bunganya, itu tetap utang dan pasti membebani APBD ke depan. Kalau ini terus dilakukan sampai pemilihan kepala daerah, kasihan pimpinan daerah berikutnya masih harus menanggung utang,” katanya.

Andi Harun mengungkapkan, tekanan APBD Samarinda saat ini terjadi bersamaan dengan kebijakan efisiensi.

Namun, dia menegaskan keterbatasan anggaran justru menuntut pemerintah lebih disiplin dalam menentukan prioritas belanja.

“Kalau uang kita terbatas, jangan banyak gaya, jangan banyak maunya. Anggaran harus fokus ke pelayanan publik dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung temuan pemborosan anggaran pada periode sebelumnya. Andi Harun menyebut, meski upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara maksimal, realisasi belanja justru menunjukkan defisit yang mencolok.

“Kita ini cari PAD jungkir balik, tapi belanja bisa minus sampai Rp98 miliar dalam setahun. Ini di luar nalar akal sehat,” tuturnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran agar perencanaan dan pengawasan anggaran ke depan lebih realistis dan berorientasi pada keberlanjutan keuangan daerah. (yah)