Mahyunadi Desak Revisi UU Pemerintahan Daerah, Sebut Kabupaten Perlu Kewenangan Lebih Luas Tingkatkan PAD

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pembahasan mengenai penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu isu utama dalam dialog nasional yang digelar pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026).

Salah satu poin yang mengemuka dalam forum tersebut adalah dorongan agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah segera direvisi.

Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi yang hadir didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Nora Ramadani menilai perubahan regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pemerintah kabupaten memerlukan kewenangan yang lebih kuat agar mampu mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Memang revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu mendesak. Pemerintah kabupaten membutuhkan penguatan kewenangan agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Mahyunadi.

Mantan Ketua DPRD Kutim itu menjelaskan, daerah membutuhkan regulasi yang memberi ruang lebih luas untuk mengelola potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pemerintah kabupaten dapat memperkuat kemandirian fiskal tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Menurut Mahyunadi, mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan pembagian hasil sebenarnya telah memiliki dasar hukum. Namun, revisi UU Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat implementasi kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Mahyunadi juga mengapresiasi APKASI sebagai wadah yang memperjuangkan aspirasi pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

“Peran APKASI sangat bagus sebagai jembatan aspirasi pemerintah kabupaten. Forum seperti ini penting agar suara daerah dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” katanya.

Ia berharap semakin banyak kepala daerah aktif menyampaikan pandangan dalam forum nasional agar kepentingan daerah mendapat perhatian lebih besar.

“Kita berharap semakin banyak kepala daerah yang berani menyampaikan pandangan dan aspirasi demi kemajuan daerah,” pungkasnya.

Dialog bertajuk Memperkuat Kapasitas Daerah dalam Mengoptimalkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah itu diikuti bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten di Indonesia. Kegiatan dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung mewakili Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.

Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Bima Arya menilai tantangan pemerintah daerah semakin kompleks. Selain menjalankan program strategis nasional dan memenuhi janji politik kepada masyarakat, kepala daerah juga dituntut mampu menghadapi dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi informasi, hingga keterbatasan ruang fiskal akibat efisiensi anggaran.

“Kami siap diundang untuk mempromosikan keindahan daerah yang bapak dan ibu pimpin. Kami siap menjadi ember tempat curhat bapak ibu kepala daerah. Dan kami juga siap diundang ngopi,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-26 APKASI yang dipusatkan di Kabupaten Deli Serdang. Selain mempererat sinergi antarpemerintah kabupaten, kegiatan itu juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai penguatan otonomi daerah, peningkatan daya saing, serta kolaborasi pembangunan menuju kabupaten yang lebih mandiri. (kopi10)