Guru Honorer Kutai Timur Desak Kejelasan Status dan Prioritas P3K 2026

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Puluhan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Kutai Timur menggelar aksi di depan BKPSDM Kutai Timur, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut kepastian status honorer murni serta prioritas dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2026.

Aksi yang melibatkan berbagai unsur tenaga pendidikan itu diwarnai pembentangan spanduk berisi tuntutan. Isu utama yang disuarakan berkaitan dengan ketidakjelasan status, minimnya prioritas dalam rekrutmen, hingga persoalan kesejahteraan.

Koordinator aksi, Rahmat, menyebut para honorer yang telah lama mengabdi belum mendapatkan kepastian status hingga saat ini.

“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status. Ini yang ingin kami perjuangkan bersama,” ujarnya.

Dia juga mengatakan posisi honorer murni yang kerap tidak masuk dalam skema prioritas kebijakan, baik dalam rekrutmen ASN maupun P3K.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat agar honorer yang sudah lama mengabdi tidak terus diabaikan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, transparansi proses pengajuan analisis jabatan, pemetaan, dan pembahasan status guru serta tenaga kependidikan honorer, termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.

Kedua, honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi ASN atau P3K 2026.

Ketiga, mereka mendesak kejelasan status hukum bagi honorer aktif di Kutai Timur agar diakui sebagai tenaga honorer daerah dengan dasar hukum yang jelas.

Keempat, tuntutan terkait kesejahteraan, yakni pemberian tunjangan berbasis wilayah kerja serta pencairan rutin setiap bulan.

Rahmat menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga ada kepastian kebijakan dari pemerintah.

“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutupnya. (*)