Desak Perubahan Sistem, DPRD Kutim Targetkan SOP BBM Rampung 30 Hari

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kutai Timur (Kutim) terus berulang.

Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman menilai pola penanganan selama ini masih reaktif dan belum menyentuh akar persoalan, sehingga diperlukan sistem baku yang bisa langsung berjalan saat krisis muncul.

“Kita tidak bisa setiap terjadi kelangkaan baru bereaksi. Harus ada sistem yang berjalan otomatis melalui SOP tingkat kabupaten,” kata Faizal.

Melalui hasil rapat dengar pendapat (RDP) terbaru, DPRD mendorong pemerintah daerah segera merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi.

Penyusunan ini diharapkan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pihak Pertamina, hingga aparat penegak hukum, agar penanganan lebih terkoordinasi.

SOP tersebut dirancang mencakup sejumlah aspek krusial, mulai dari deteksi dini potensi kelangkaan, langkah cepat saat kondisi darurat, hingga pengawasan distribusi dan perlindungan sektor-sektor vital masyarakat yang sangat bergantung pada BBM.

Selain menyoal sistem, DPRD juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam distribusi.

Menurut Faizal, transparansi menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan, termasuk dalam penerapan sistem digital seperti XStar yang dinilai perlu disiapkan secara matang agar tidak menyulitkan warga, khususnya di wilayah terpencil.

“Kami ingin solusi konkret, dengan timeline jelas. Masyarakat tidak butuh wacana, tapi tindakan nyata,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebagai bentuk keseriusan, DPRD memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk merampungkan SOP tersebut dalam 30 hari.

Dia memastikan akan terus mengawal proses ini hingga distribusi BBM di Kutai Timur kembali normal dan merata. (*)