Lantik Kades PAW Muara Wahau, Bupati Kutim Resmikan Jembatan Gantung dan Sejumlah Fasilitas Publik

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Kunjungan kerja Bupati Kutai Timur (Kutim),H. Ardiansyah Sulaiman di Kecamatan Muara Wahau, Selasa (20/1/2026), diwarnai dengan pelantikan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Muara Wahau sekaligus peresmian sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik.

Agenda diawali dengan peresmian Jembatan Gantung Jabdan yang selama ini dinantikan warga.

Jembatan tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperpendek jarak tempuh, meningkatkan keselamatan pelajar, serta memperlancar akses masyarakat menuju pusat layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, Bupati juga meresmikan Kios Desa di Desa Wahau Baru sebagai sentra kegiatan niaga masyarakat, serta Gedung Posyandu Terpadu berstandar Pelayanan Minimal (SPM).

Gedung posyandu ini dirancang untuk menunjang layanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi, hingga perlindungan sosial, dengan dukungan kader yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari TP PKK Kutim.

Puncak kegiatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan Sufyan Syah Ghazali sebagai Kepala Desa PAW Muara Wahau.

Berdasarkan Keputusan Bupati tertanggal 2 Januari 2026, Sufyan ditetapkan untuk melanjutkan sisa masa jabatan setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan pada akhir 2025.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyampaikan apresiasi kepada Pardini atas pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Muara Wahau.

“Kami menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh perangkat desa. Untuk itu, keharmonisan internal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan desa,” kata H. Ardiansyah Sulaiman.

Dia juga menginstruksikan agar program bantuan Rp250 juta per RT segera diakselerasi melalui musyawarah warga, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta pembangunan fisik skala kecil berbasis padat karya yang melibatkan masyarakat setempat.

Bupati juga menjelaskan Bantuan Keuangan Khusus Desa masih menghadapi kendala karena realisasi transfer dari pemerintah pusat baru mencapai sekitar 80 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya agar hak desa dapat segera tersalurkan tanpa mengganggu stabilitas anggaran.

Kegiatan ini dihadiri Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Hidwan, jajaran kepala perangkat daerah, unsur Forkopimcam, serta tokoh masyarakat. (*)