MPLS Sekolah Rakyat di Kaltim Dimulai di Samarinda pada 30 September

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah mulai melaksanakan Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya konkret memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan pelaksanaan tahap awal dipusatkan di Kota Samarinda, tersebar di tiga lokasi: SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

“Sekolah Rakyat ini adalah program yang diinisiasi langsung Presiden untuk anak-anak dari desil 1 dan desil 2 DTSEN, khususnya yang sudah tidak lagi terdaftar di Dapodik,” kata Rasyidi dalam dialog publika bertema Kesiapan Sekolah Rakyat Tahap 1C di Kaltim, Senin (15/9/2025).

Selain menekankan kualitas akademik, program ini juga membentuk karakter, menumbuhkan jiwa wirausaha, serta memperkuat aspek spiritual siswa. Peserta didik mendapatkan fasilitas penuh, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga makanan gratis. Untuk menjamin keamanan, setiap asrama dilengkapi wali asrama, petugas keamanan, dan CCTV yang terhubung ke kementerian pusat.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan pada 30 September 2025, menyesuaikan penyelesaian sarana fisik seperti bantal, selimut, dan perlengkapan dasar lainnya.

Hingga kini, pendaftaran masih berlangsung. Di SMA Negeri 16, satu rombongan belajar (rombel) sudah terisi 24 siswa dan tinggal menunggu satu pendaftar lagi untuk kuota penuh. Di tingkat SD, baru 19 dari 50 kuota yang terisi. Sementara di BPVP, rombel SMA dan SMP sudah terpenuhi, sedangkan rombel SD masih membutuhkan tambahan peserta.

“Kami akan terus berupaya. Jika ada usulan atau informasi dari masyarakat tentang anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, segera kami verifikasi dan validasi lapangan,” jelas Rasyidi.

Selain Samarinda, sejumlah daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Bontang juga sudah mengajukan proposal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Mereka kini menunggu proses validasi dan peninjauan lapangan dari kementerian.

Program ini disebut membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk meraih masa depan lebih baik.