Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim Diminta Bangun Jalan Kebun di Lahan KBK, Arang Jau : Tidak Bisa Dikerjakan

KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melakukan reses di daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini juga dilakukan Legislator Golkar, Arang Jau.

Reses ini dianggap penting bagi para wakil rakyat. Pasalnya, melalui reses ini, anggota DPRD Kutim dapat bertemu dengan konstituennya sekaligus menyerap aspirasi mereka.

Bagi masyarakat, Reses dimanfaatkan untuk berbagi keluh kesah mereka kepada anggota DPRD Kutim. Mereka berharap para wakil rakyat memiliki solusi dari setiap permasalahan mereka.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutim, Arang Jau mengatakan saat reses yang telah dia dilakukan, banyak masyarakat yang meminta perbaikan pada bidang infrastruktur hingga usulan pembuatan jalan setapak. Hanya saja, permalasahan timbul lantaran lahan itu merupakan kawasan budidaya kehutanan (KBK), bukan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).

Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dapat dipastikan tidak bisa dimiliki. Namun, bisa dikelola, dengan proses yang cukup panjang. Tapi jika ingin menguasai sebagai hak milik, bisa berurusan dengan hukum.

“Yah banyak di infrastruktur pas waktu reses kan kita turun ke dapil banyak juga yang mengusulkan untuk dibikin jalan kebun tapi yang bermasalah inikan lahannya itu bukan lahan KBNK tapi KBK,” ungkap Arang Jau saat ditemui awak media, Rabu (23/07/2024).

Arang menjelaskan bahwa usulan itu mustahil untuk dipenuhi mengingat lahan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“Artinya tidak bisa kita kerjakan apalagi masyarakat kita banyak lahan perkebunan yang pribadi atau mandiri itukan merupakan lahan KBK. Andai dia di posisi lahan KBNH bisa saja kita bantu pakai pokir-pokir kita kan,” kata Arang.

Selain bagian infrastruktur, Arang mengatakan masyarakat juga meminta bantuan untuk sektor pertanian. Bantuan yang diminta itu berupa pupuk, racun, dan juga perontok padi.

“Ada yang mengusulkan pupuk, racun, dan juga perontok padi. Ada juga bibit sapi, bibit buah-buahan dan banyak lagi, artinya kan pokir kami disesuaikan dengan prioritas masyarakat dulu yang memang dibutuhkan banget gitu,” tutur Arang.

Dijelaskannya juga bahwa hasil reses tersebut nantinya akan dimasukkan ke anggaran pokir masing-masing sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan masyarakat.

“Hasil reses ketika kita turun ke lapangan mereka mengusulkan banyak itulah nanti yang akan kami masukkan ke anggaran pokir kami,” tutupnya.

Dia berharap, pokir yang dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dan program ini dapat membantu mereka. Utamanya bagi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. (adv)