Kutim — Press lock, merupakan pintu utama kantor yang bertujuan mengontrol kehadiran bagi pekerja yang terdaftar di sebuah instansi. Di Kutim, teknologi ini digunakan di beberapa kantor.
Namun, sebagian warga mempertanyakan efektifnya penggunaan layanan tersebut. Bahkan dianggap sebagai pembatasan akses bagi warga yang ingin mengurus keperluannya.
Pasalnya, yang bisa terdeteksi hanya bagi mereka yang bekerja di instansi tersebut, dan tidak untuk masyarakat umum.
Menanggapi itu Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang merangkan bahwa memang ini adalah keluhan masyarakat. Baginya perlu ada evaluasi. Bahkan dikatakan Wabup, ruangannya saja belum ada yang seperti itu.
“Nanti kita evaluasilah yah, karena saya pikir lucu juga karena di ruangan saya saja sampai hari ini masih manual ajah. Ibaratnya apa yang harus ditakutkan, kan kita ini mau memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kasmidi senin (24/6).
“Nanti kita akan liat standarnya, yang boleh yang mana, dan yang tidak karena kan lucu kalau seorang Kabid bikin seperti demikian yang masuk ruangannya harus butuh akses.” Ucapnya.
Penerapan Press Lock ini, kata dia, cukup aman. Tapi bila penerapannya menghambat maka bisa menjadi hal yang harus dievaluasi. “Memang sebenarnya lebih aman kalau secara aturan tapi itu mungkin malah menghambat pelayanan kita pada masyarakat.”
Pihaknya lebih jauh bakal memanggil inspektorat, mengingat standarisasi kantor itu juga sudah ada aturannya. “Standar kantor itukan sudah ada seperti warna kantor itu juga sudah diatur jadi kita tidak boleh ngasih warna kantor pemerintah sesuka suka nya kita karena inikan asset pemerintah.”
“Begitu juga penanganan sistem yang ada, yang pasti kalau hanya layanan yang jelek buat apa kita bikin kalaupun sudah ada demikian tapi masih malas masuk kantor kan percuma juga,” tukasnya. (Adv)
