Sidak Proyek Infrastruktur di Tiga Titik, Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur : Kacau, Kami Akan Panggil PUPR dan Perkim

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki APBD yang melimpah di tahun 2024 ini. Dengan anggaran itu, diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, masih saja ada proyek infrastruktur yang dilaksanakan secara asal-asalan. Hal ini diungkapkan Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), H. Ardiansyah.

Dia mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan sidak di sejumlah titik proyek infrastruktur. Sidak ini dilakukan lantaran banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan hasil pembangunan infrastruktur di daerah mereka. Hasilnya, proyek tersebut dilakukan secara sembarangan.

“Kami baru saja melakukan sidak di tiga lokasi proyek, yakni di Desa Bumi Sejahtera, Kecamatan Kaliorang. Kemudian di Loamali, Sangatta Selatan dan Kanal Satu, Sangatta Utara. Pengerjaan proyek infrastruktur ini sangat kacau,” terangnya saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Dia mengambil contoh saat sidak di Loamali, Sangatta Selatan. Pembangunan drainase itu sangat rapuh, hingga dengan mudah dibongkar hanya dengan tangan.

“Tidak hanya satu, kami sudah menemukan tiga pengerjaan proyek yang dikerja asal-asalan. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil Dinas PUPR dan Perkim untuk hearing di DPRD Kutim pada Senin 23 Desember 2024 mendatang. Ketua komisi C DPRD Kutim itu, mengaku kecewa dengan hasil pembangunan sejumlah proyek tersebut.

“Logikanya, kalau di daerah kota saja mereka berani melakukan proyek asal-asalan ini, apalagi di Kecamatan-kecamatan yang jauh dari Sangatta. Kami sudah beri kesempatan tiga hari kepada dinas terkait untuk melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur itu,” tegasnya.

“Kami kecewa dengan hasil kerjanya. Begitu juga yang ada di Kaliorang. Begitu ngasal. Apalagi, tidak ada papan proyek yang dipampang dalam pengerjaan,” sambungnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait yang membuat para kontraktor mengerjakan proyek secara asal. Untuk itu, dia meminta agar dinas ini melakukan pengawasan dengan ketat setiap pengerjaan proyek.

“Percuma juga kegiatan banyak, tapi kerjanya ngasal. Tentu yang dirugikan masyarakat. Kami akan hearing dinas terkait Senin ini,” pungkasnya. (adv)