Rp160 M ADD 82 Desa di Kutim Tertahan, Pemkab Terganjal Transfer Pusat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi kendala. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 82 desa belum menerima ADD dengan total nilai mencapai sekitar Rp160 miliar.

Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, mengungkapkan persoalan ini bukan disebabkan ketiadaan anggaran daerah, melainkan karena dana dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke kas daerah.

“Bukan kurang salur, tapi terlambat salur,” ujar Rizali, Senin (26/1/2026).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim menjelaskan, dana yang seharusnya ditransfer sejak Desember 2025 hingga kini masih belum sepenuhnya diterima. Nilainya bahkan disebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun yang belum masuk ke Kutim.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum bisa memastikan waktu pencairan ADD bagi puluhan desa tersebut.

Pemkab masih harus melakukan pergeseran anggaran sebelum pembayaran dapat direalisasikan.

“Jadi nanti akan kita masukkan dalam kategori yang harus kita prioritaskan untuk dibayar,” katanya.

Rizali menambahkan, setelah pergeseran anggaran rampung, pemerintah daerah masih harus menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat yang nantinya akan ditetapkan melalui surat keputusan (SK) sebagai dasar pencairan.

“Belum bisa kita pastikan apakah di triwulan satu. Yang jelas kita lakukan pergeseran dulu, setelah itu hasil pemeriksaan Inspektorat kita SK-kan,” jelasnya.

Tak hanya itu, proses pencairan ADD juga masih bergantung pada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum penyaluran anggaran.

“Masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan juga,” pungkasnya (*)