Ratusan Warga Kutim Geruduk Kantor DPRD dan Bupati, Sampaikan 13 Tuntutan

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ratusan masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi daerah yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan serta sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Aksi yang berlangsung sejak pagi ini diwarnai dengan orasi dan pembacaan 13 poin tuntutan yang disampaikan Koordinator Lapangan, Arsil.

Dia menegaskan masyarakat turun ke jalan bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyuarakan kepentingan publik yang selama ini diabaikan.

“Kami datang ke sini bukan sekadar berteriak. Kami membawa 13 tuntutan masyarakat Kutim kepada DPRD dan Pemerintah Daerah,” tegas Arsil di hadapan massa aksi.

Dalam tuntutan tersebut, massa meminta DPRD Kutim mengevaluasi anggaran tahun 2025 dan menolak anggaran tahun 2026 apabila dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Mereka juga mendesak Bupati Kutai Timur mencopot dan mengevaluasi jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah kepala dinas yang dianggap membuat program tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, massa menilai pengelolaan dana CSR perusahaan tidak transparan dan belum dirasakan manfaatnya warga di kecamatan dan desa. Mereka juga menuntut agar seluruh data program pembangunan tahun 2025 dibuka ke publik, hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Poin lainnya yang disuarakan adalah penolakan terhadap utang daerah, penegasan aturan ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada tenaga kerja lokal, penutupan tempat hiburan dan prostitusi ilegal, serta penerbitan Perda anti-minuman keras.

Demonstran juga meminta pemerintah melakukan revisi tata ruang wilayah yang bersinggungan dengan lahan masyarakat dan kawasan HGU, serta menuntut transparansi pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kutim.

“Kami menginginkan agar pemeriksaan dana desa dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya bisa diakses secara digital oleh masyarakat,” tegas Arsil.

“Hari ini tuntutan kami diterima dan ditandatangani DPRD dan Pemkab Kutim. Tapi kami tidak ingin ini hanya sebatas tanda tangan di atas kertas. Bulan depan kami ingin bukti nyata, bukan janji,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika hingga bulan depan tidak ada tindak lanjut atau evaluasi dari pemerintah, pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan turun lagi dengan massa lima kali lipat dan memboikot seluruh program tahun 2026,” pungkasnya. (ema)