Presidium Pengusaha Kutim Hebat Minta Perusahaan Tambang Dukung Program ARMY dalam Percepatan Pembangunan

KUTAI TIMUR, INDEKSMEDIA.ID – Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat mendorong perusahaan pertambangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) agar mengambil peran lebih besar dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dukungan itu diharapkan selaras dengan pelaksanaan 50 program ARMY yang dicanangkan pemerintah daerah.

Ketua Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Haris Abdullah, mengatakan sektor pertambangan memiliki posisi strategis bagi perekonomian Kutai Timur, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebijakan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Perusahaan pertambangan di Kutai Timur punya peran penting dan strategis. Sinergi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder sangat dibutuhkan untuk memajukan daerah, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang lesu dan adanya pemotongan DBH,” kata Haris dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Haris menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Kutai Timur masih sangat dominan.

Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, sektor ini menyumbang sekitar 72 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

“Kontribusi pertambangan terhadap perekonomian Kutai Timur mencapai sekitar 72 persen dari PDRB. Pendapatan Asli Daerah juga berada di kisaran Rp 250 miliar. Ini menunjukkan pertambangan masih menjadi penggerak utama ekonomi lokal, selain sektor perkebunan meski DBH perkebunan selama ini masih relatif kecil,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang.

Menurutnya, sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai penopang ekonomi baru.

“Pemerintah daerah perlu terus mendorong penguatan sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata sebagai alternatif. Peluangnya cukup besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan,” katanya.

Haris juga menyinggung perpanjangan kontrak perusahaan tambang besar seperti KPC yang dinilai memberi stabilitas sementara bagi daerah.

Namun, ia mengingatkan adanya kebijakan jangka panjang pemerintah terkait pengurangan hingga eliminasi batu bara pada 2050.

“Perpanjangan kontrak KPC dua kali 10 tahun memang memberi stabilitas sementara. Tapi secara jangka panjang ada kebijakan eliminasi batu bara sampai 2050. Karena itu strategi hilirisasi sumber daya alam harus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta pengembangan ekonomi inklusif dan UMKM perlu terus dipacu.

Menurutnya, perusahaan tambang dan subkontraktor dapat menjadi mitra strategis pembangunan pascatambang dengan menerapkan prinsip ESG (environmental, social, governance).

“Perusahaan tambang harus jadi mitra strategis pembangunan pascatambang yang berkelanjutan. Prinsip ESG penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan, apalagi Kutai Timur menjadi salah satu penopang kawasan Ibu Kota Nusantara ke depan,” pungkasnya.