Prabowo Singgung Posisi Duduk Sultan Kutai di RDMP Balikpapan, DPRD Kutim Desak Panitia Minta Maaf

BALIKPAPAN,INDEKSMEDIA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan untuk meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, salah satu proyek strategis nasional di sektor energi, Senin (13/1/2025).

Dalam pidatonya di hadapan para tamu undangan, Presiden Prabowo menyapa sejumlah tokoh penting yang hadir. Salah satu yang disapanya adalah Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-XXI, H. Adji Muhammad Arifin. Pada momen tersebut, Presiden sempat menyinggung posisi tempat duduk Sultan Kutai yang berada di belakang tamu penting lainnya.

“Sultan kok ditaruh di belakang,” ujar Prabowo, yang sontak menjadi perhatian para undangan.

Pernyataan Presiden itu mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung. Melalui akun media sosial pribadinya, Akbar Tanjung menilai penempatan tempat duduk Sultan Kutai mencerminkan kurangnya pemahaman panitia terhadap adat dan kearifan lokal.

“Ini bunyi orang tua hik tahu adat panitia acaranya. Saya pribadi minta panitia acara harus meminta maaf di hadapan publik, sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati kita yang sama-sama hidup di Bumi Etam,” tulis Akbar di akun media sosialnya.

Ketua Fraksi PKS itu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas sikapnya yang dinilai menghormati keberadaan lembaga adat dan Kesultanan Kutai.

“Terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menghargai dan menghormati Sultan kami, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-XXI Drs. H. Adji Muhammad Arifin, M.Si,” ucapnya.

Akbar menambahkan, kejadian tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara kegiatan agar lebih memahami nilai-nilai lokal.

“Jangan lupa pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegasnya.

Peresmian RDMP Balikpapan sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dalam negeri. (*)