Pandangan Umum RPJMD Kutim 2025-2029, Fraksi PKS Minta Pemerintah Pertajam Peningkatan SDM

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur mendorong segera dilakukan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur Tahun 2025–2029.

Hal itu diungkapkan H. Ardiansyah saat membacakan pandangan umum fraksi PKS terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029 dalam rapat paripurna ke-47 DPRD Kutai Timur.

“Dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat kami mendukung Ranperda RPJMD untuk dibahas lebih lanjut dalam Pansus,” kata H. Ardiansyah.

Meski demikian, ada beberapa catatan dan masukan untuk Pemerintah. Salah satunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Fraksi PKS mendukung Raperda RPJMD untuk dibahas lebih lanjut. Namun kami minta Pemerintah lebih mempertajam upaya peningkatan SDM agar mampu bersaing di era yang terus berkembang,” ujar H. Ardiansyah.

Fraksi PKS juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian dan perikanan.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dinilai sebagai fondasi penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD.

“Penting pula untuk memastikan infrastruktur dasar yang mendukung investasi dapat terus ditingkatkan, termasuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kutai Timur,” jelasnya.

Dalam aspek lingkungan hidup, Fraksi PKS menekankan pentingnya pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan agar pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam.

Selain itu, fraksi PKS juga meminta kedisiplinan anggaran dalam pelaksanaan program-program RPJMD. Mereka mengingatkan keterlambatan dalam realisasi anggaran dan program dapat menjadi penghambat pembangunan.

“Kami fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disiplin pengelolaan APBD adalah kunci utama,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi mengungkapkan RPJMD merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena menjadi pedoman visi dan misi lima tahun ke depan. (*)