Massa Bawa 13 Tuntutan, Pemkab Kutim dan DPRD Janji Lakukan Evaluasi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim merespons aksi demonstrasi warga yang membawa 13 tuntutan ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam tuntutannya, massa juga mendesak Pemkab Kutim untuk segera mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai aksi ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bagi pihak legislatif.

“Dari 13 tuntutan masyarakat ini, tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki ke depan. Seluruh fraksi juga sepakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman, menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.

“Saya melihat ini normatif, karena mereka berbicara atas nama kebutuhan masyarakat yang memang perlu diperjuangkan. Terkait TAPD, kami akan melakukan evaluasi terhadap personelnya,” jelasnya.

Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, mengapresiasi aksi tersebut. Dia mengatakan demonstrasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar lebih peka terhadap aspirasi warga.

“Saya menyadari demo ini sangat penting, karena masyarakat tidak mungkin berteriak kalau perutnya kenyang. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyuarakan aspirasinya. Ini menjadi pegangan bagi saya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah, bulan depan kita mulai lakukan evaluasi,” tegas Mahyunadi.

Aksi yang berlangsung damai itu ditutup dengan penyerahan berkas 13 tuntutan masyarakat kepada DPRD dan Pemkab Kutim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. (ema)